kicknews.today – Konferensi Daerah (Konferda) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang digelar hari ini Senin, 27/125 secara resmi menetapkan Rahmat Hidayat sebagai Ketua DPD PDIP NTB periode 2025-2030.
Terpilihnya Rahmat Hidayat sebelumnya telah melalui rangkaian pertimbangan hingga psikotes yang dilakukan oleh DPP PDIP, serta berdasarkan Keputusan Rapat Pleno DPD PDIP NTB yang diikuti seluruh DPC dan PAC PDIP di NTB.
Ketua DPD PDIP NTB terpilih, Rahmat Hidayat, menegaskan para kader PDIP NTB untuk lebih mendahulukan kepentingan rakyat daripada kepentingan pribadi. Menurutnya PDIP merupakan partai yang lahir dengan penderitaan rakyat. Sewajarnya, posisinya saat ini harus mampu membantu rakyat atau sebagai penyambung lidah rakyat.
”jangan jadikan diri sendiri sebagai tukang yang mencari keuntungan pribadi. Jangan barter diri dengan materi, tapi barterlah diri dengan kepentingan rakyat,” ucap Rahmat.
Dia menegaskan, PDIP bukan partai oposisi, melainkan partai yang berdiri dan ikut bersuara demi membangun bangsa dan daerah.
“Tidak ada oposisi, tidak ada partai oposisi. Kita bersama-sama membangun daerah, membangun negara ini. Jika ada kebijakan yang baik, kita harus dukung. Tapi kalau ada yang jelek, kita harus koreksi,” tegas Rachmat
Sebelumnya, Rahmat juga mengingatkan kepada semua kader partai agar jangan sampai terlibat dalam kasus apapun, utamanya pada kasus Pokir siluman yang kini menjangkiti anggota DPRD NTB. Dirinya tak segan segan akan memecat kader yang kedapatan bermain dalam kasus Pokir siluman DPRD NTB yang sedang marak terjadi.
“Sekarang, kalau ada kader yang ternyata terlibat dalam korupsi (Pokir Siluman DPRD NTB) apa yang saya lakukan? Saya pecat,” tegas Rahmat.
Menurutnya anggota yang terlibat tidak akan diberikan keringanan sedikitpun.
”Tidak ada cerita. Begitu dia jadi tersangka, saya pecat. Tidak ada kompromi. Dari awal saya sudah bilang, saya menjadi anggota DPRD sejak Orde Baru, sejak masih ada operasi ABRI, bukan baru sekarang,” lanjutnya.
Dia juga meminta semua kader, bukan hanya yang ada di NTB namun juga di pusat agar betul-betul memantau kasus pokir siluman DPRD NTB ini.
“Di NTB dalam kondisi tidak baik baik saja, apa yang terjadi di NTB supaya lebih diteropong kejadian ini, memalukan, rakyat kecil pun tau,” katanya
Rahmat juga menyebut kasus pembakaran yang dilakukan terhadap kantor DPRD NTB pada bulan Agustus lalu bermuara dari kasus pokir siluman yang ingin ditutup-tutupi.
“Kenapa kantor DPRD yang dibakar, lah yang dibakar pertama ruang ketua DPRD NTB, karena terdengar oleh rakyat uang haram itu dibagi-bagi. Masalah ini sekarang ditangani Kapolda, Kejaksaan dan mohon jangan nggak dikawal,” pungkasnya. (wii)
