kicknews.today – Permasalahan aset merupakan persoalan yang sangat pelik. Tercatat, 54 aset milik Pemerintah Lombok Timur bermasalah dan membutuhkan penanganan serius.
Soal aset bermasalah ini, diungkap langsung oleh Wakil Bupati H. Rumaksi pada Rapat Koordinasi Penertiban Barang Milik Daerah di Rupatama I kantor bupati, kamis (5/8)
Rumaksi mengatakan, saat ini nilai aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mencapai Rp 4,7 triliun.
Dari jumlah tersebut, total nilai bersih terhitung sebanyak Rp 3,2 triliun yang terdiri dari tanah, mesin, gedung dan bangunan, serta jalan dan irigasi.
Dijelaskannya, aset publik merupakan aset portofolio yang seharusnya sudah dikelola dengan baik. Pasalnya, dapat memberi manfaat langsung atas anggaran yang terbatas dan potensi penerimaan atas pemanfaatan aset.
“Kami menghitung sedikitnya ada 54 aset bermasalah yang harus ditangani dengan serius, ” ungkapnya.
Sayangnya, Wabup tidak merinci apa saja masalah pada puluhan aset daerah tersebut.
Tidak itu saja, wabup juga menggarisbawahi piminan OPD, yang mengabaikan administrasi, tidak melengkapi persyaratan, tidak memperhatikan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Dirinya menyoroti pula, barang-barang milik daerah yang dikelola BUMD.
“Aset tersebut harus dikelola secara optimal, mengingat BUMD memiliki peran sangat besar untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat daerah, ” sambungnya.
Wabup Rumaksi meminta, segera dibentuk tim khusus untuk mengelola barang-barang milik daerah yang masing-masing dipertanggung jawabkan oleh kepala OPD.
Sementara itu, Sekda Lotim HM Juani Taofik mengingatkan, dalam mengelola aset daerah memerlukan perencanaan yang matang.
Untuk itu, dalam mengelola aset harus bijak. Nantinya dapat dilihat dari persentase aset, yang sudah bersertifikasi serta pemeliharaannya.
“Konsekuensi bagi kepala OPD, harus berani mengambil sikap ketika ditemukan aset yang bermasalah dan yang tidak. Kemudian, melaporkannya, ” pungkas sekda. (oni)
