kicknews.today – Kejuaraan MXGP di Kawasan Samota (Teluk Saleh, Moyo dan Tambora) Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB) telah usai digelar. Meski begitu, beberapa hal dinilai masih menjadi persoalan.
Komisi IV DPRD Provinsi NTB bakal melayangkan surat panggilan kepada Kepala Dinas PUPR NTB Ridwansyah atas keterlibatannya yang disebut-sebut bertindak selaku komandan lapangan pada event MXGP.
Anggota Komisi IV DPRD NTB Ahmad Rahman Abidin mengatakan, pihaknya selaku mitra kerja dari PUPR akan mengklarifikasi beberapa hal kepada Ridwansyah.
“Dalam waktu dekat ini akan kami panggil untuk menanyakan keterlibatannya di MXGP sampai berbulan-bulan fokus di Samota dan meninggalkan tugasnya sebagai abdi negara untuk melayani masyarakat,” katanya, Senin (27/6).
Dia menilai, tidak sepantasnya abdi negara terlibat penuh menyukseskan MXGP, karena event tersebut dikelola perusahaan swasta.
“Kalau eventnya tentu kita dukung. Hanya saja, yang menjadi pertanyaan kami adalah keterlibatan para pejabat lingkup Pemprov NTB,” ujarnya.
Sementara terkait dengan adanya dugaan mobilisasi ASN, keterlibatan BUMD dalam hal ini Bank NTB dan anggaran yang dipakai juga tidak luput dari sorotan pihak Dewan NTB.
“Kalau masalah anggaran itu memang mitra kerjanya Komisi I. Namun, kami akan bekerjasama dengan Komisi I untuk membedah persoalan ini agar terang benderang. Khsusunya, masalah anggaran,” jelasnya.
Dewan Fraksi Demokrat itu juga menyinggung adanya potensi terjadinya konflik kepentingan yang dilakukan Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dimana telah diakuinya bahwa anaknya adalah pimpinan perusahaan yang mengelola penyelenggaraan MXGP. “Sebagai gubernur seharusnya Zulkieflimansyah menghindari hal-hal yang demikian karena jelas-jelas ini menunjukkan adanya konflik kepentingan,” terangnya. (hl)
