in

PKS dan NasDem sepakat berhenti pakai politik ‘pecah belah’ demi Indonesia

Ilustrasi

kicknews.today – Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasional Demokrat (NasDem) sepakat pentingnya mengakhiri polarisasi dalam berbagai kegiatan politik demi meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami NasDem dan PKS menyepakati dari pengalaman dan sejarah politik, riwayat kontestasi demokrasi yang panjang di Indonesia agar dampak-dampak negatif, seperti polarisasi dan pembelahan masyarakat pada saat kontestasi demokrasi,” kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate saat jumpa pers, di Jakarta, Jumat (30/4).

Johnny menerangkan PKS dan Partai NasDem sepakat bahwa komunikasi politik yang konstruktif merupakan cara terbaik mencegah adanya polarisasi antarkelompok masyarakat, khususnya saat kontestasi politik berlangsung di tingkat nasional dan daerah.

“Baik itu saat pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, bahkan pemilihan legislatif harus bisa kami membangun komunikasi yang konstruktif,” kata Johnny menegaskan.

Terkait masalah tersebut, Johnny menerangkan pertemuan antara PKS dan Partai NasDem di Gedung Akademi Bela Negara (ABN) Partai NasDem, Jumat, merupakan salah satu cara membangun komunikasi politik yang cair antarpartai politik.

“NasDem dan PKS menyepakati bahwa komunikasi politik yang cair dan dinamis di antara pimpinan-pimpinan partai politik di semua tingkatan partai politik perlu terus dilakukan,” ujar Johnny.

Komunikasi politik yang cair, menurut dia, dapat menjadi cara berbagai masalah bangsa dapat dibicarakan dan diatasi melalui dialog terlepas dari perbedaan status antara Partai NasDem sebagai koalisi Pemerintah dan PKS sebagai oposisi.

Pada sesi jumpa pers yang sama, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan polarisasi atau perpecahan antarkelompok hanya akan menggerus kualitas demokrasi di Indonesia.

“Kami sangat mendukung agar supaya ke depan dalam perpolitikan terjadi perpolitikan yang semakin kualitas peningkatan demokrasinya terjadi, sehingga tidak terpolarisasi yang kemudian jadi beban berkepanjangan dalam kehidupan demokrasi bangsa,” kata Syaikhu menegaskan.

Presiden PKS turut menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia sebagaimana dilaporkan oleh The Economist Intelligence Unit (EIU), pada awal tahun ini, cukup mengkhawatirkan.

Karena itu, adanya pertemuan-pertemuan yang membangun antarpartai politik, kata Syaikhu, bertujuan meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

“Sebagaimana yang pernah dirilis The Economist Intelligence Unit bahwa Indonesia masuk dalam cacat demokrasi. Mudah-mudahan ke depan bisa diperbaiki dan ditingkatkan secara bertahap,” kata dia menambahkan.

Laporan Indeks Demokrasi 2020 The Economist Intelligence Unit menunjukkan Indonesia menempati peringkat ke-64 dengan skor 6.3, turun dari 6.48 pada periode sebelumnya.

Skor itu merupakan angka Indeks Demokrasi terendah Indonesia dalam 14 tahun terakhir.

Jajaran Pengurus Pusat PKS mengunjungi Gedung AKB Partai NasDem, Jakarta, Jumat, dan dua pihak mengadakan pertemuan tertutup selama kurang lebih 1,5 jam. (ant)

Editor: Dani

Laporkan Konten