Penanganan Pengangguran dan Pekerjaan Rentan di Kabupaten Dompu melalui Penguatan Ekonomi Lokal dan Pariwisata Padat Karya
Ditujukan kepada:
Pemerintah Kabupaten Dompu dan DPRD Kabupaten Dompu
Dari:
Andi Fardian, M.A
Ringkasan Eksekutif
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Dompu sebesar 2,84% belum mencerminkan kondisi ketenagakerjaan riil yang didominasi oleh setengah pengangguran dan pekerja rentan. Struktur ekonomi Dompu yang bertumpu pada sektor primer dan belanja pemerintah, ditambah dirumahkannya sekitar 2.900-an tenaga honorer, menimbulkan tekanan serius terhadap pasar kerja lokal. Di tengah keterbatasan PAD, sektor pariwisata, khususnya pariwisata berbasis alam, budaya, dan desa—memiliki potensi besar sebagai sumber penciptaan kerja padat karya, cepat tumbuh, dan relatif berbiaya rendah. Policy brief ini merekomendasikan intervensi kebijakan terukur yang mengintegrasikan sektor pariwisata dengan penguatan ekonomi lokal.
Permasalahan Utama
- Ilusi statistik pengangguran
TPT tidak menangkap besarnya setengah pengangguran dan pekerja informal. Penduduk tanpa pekerjaan layak diperkirakan 2–3 kali lipat dari angka resmi.
- Basis ekonomi terbatas dan rentan fiskal
Ketergantungan pada pertanian primer dan belanja pemerintah menyebabkan fluktuasi ketenagakerjaan tinggi.
- Lonjakan tenaga kerja terdidik terdampak kebijakan fiskal
Pelepasan honorer meningkatkan pengangguran terdidik yang sulit diserap sektor formal.
- Potensi pariwisata belum terintegrasi dengan kebijakan ketenagakerjaan
Pariwisata masih diposisikan sebagai sektor promosi, bukan sebagai instrumen penciptaan kerja lokal.
Tujuan Kebijakan
- Meningkatkan jumlah dan kualitas pekerjaan layak
- Menyerap tenaga kerja lokal melalui sektor padat karya produktif
- Mengintegrasikan pariwisata dengan ekonomi desa dan UMKM
- Mengelola transisi tenaga kerja terdampak fiskal secara berkelanjutan
Rekomendasi Kebijakan Utama
- Penciptaan Kerja Mikro Produktif Terintegrasi Pariwisata
- Mengembangkan 10.000–20.000 unit kerja mikro produktif, termasuk usaha pendukung pariwisata.
- Jenis usaha: homestay berbasis rumah warga, kuliner lokal, pemandu wisata, transportasi lokal, cendera mata, dan jasa kebersihan kawasan wisata.
- Indikator keberhasilan: unit usaha mampu membayar upah dan menyerap tenaga kerja lokal, bukan sekadar jumlah kunjungan wisata.
- Padat Karya Produktif untuk Infrastruktur Pariwisata dan Ekonomi Desa
- Mengarahkan program padat karya pada infrastruktur pendukung pariwisata seperti akses jalan ke destinasi, sanitasi, air bersih, penataan kawasan pantai dan desa wisata.
- Durasi kerja 3–6 bulan dengan upah harian layak.
- Infrastruktur yang dibangun harus memiliki fungsi ekonomi langsung bagi masyarakat sekitar destinasi.
- Re-skilling Tenaga Honorer untuk Sektor Pariwisata dan Ekonomi Lokal
- Pemetaan kompetensi 2.900 honorer untuk diarahkan ke administrasi desa wisata, pengelolaan homestay, event lokal, dan promosi digital pariwisata.
- Skema re-skilling berbasis magang produktif pada BUMDes wisata, koperasi, dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis).
- Insentif diberikan berbasis kinerja dan kontribusi ekonomi, bukan sertifikat pelatihan.
- Pengembangan Pariwisata Desa sebagai Katup Penyerapan Tenaga Kerja
- Fokus pada pariwisata berbasis alam dan budaya yang padat karya dan tidak padat modal.
- Setiap desa wisata berpotensi menyerap 50–150 tenaga kerja lokal secara langsung dan tidak langsung.
- Integrasi pariwisata dengan pertanian, peternakan, dan industri pangan lokal untuk memperkuat rantai nilai.
- Migrasi Kerja Terkelola dan Mobilitas Tenaga Kerja Pariwisata
- Penyaluran tenaga kerja Dompu ke daerah tujuan wisata lain yang kekurangan tenaga kerja.
- Target penempatan 1.000–2.000 tenaga kerja per tahun, terutama di sektor jasa dan pariwisata.
- Penjaminan kontrak, pelatihan dasar layanan, dan perlindungan tenaga kerja.
- Penguatan Data Ketenagakerjaan dan Pariwisata Lokal
- Penyusunan data terpadu ketenagakerjaan dan pariwisata daerah.
- Pengukuran jam kerja, pendapatan, dan musimanitas kerja pariwisata.
- Data digunakan sebagai dasar perencanaan lintas OPD (tenaga kerja, pariwisata, desa, dan ekonomi).
Implikasi Kebijakan
Integrasi pariwisata ke dalam strategi ketenagakerjaan memungkinkan Dompu menciptakan lapangan kerja secara cepat, murah, dan berbasis komunitas. Tanpa pendekatan ini, pariwisata berisiko hanya menjadi sektor promosi tanpa dampak signifikan terhadap pengurangan pengangguran dan pekerjaan rentan.
Penutup
Pengangguran di Kabupaten Dompu bukan semata persoalan angka, melainkan persoalan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan. Dalam keterbatasan fiskal, strategi yang paling rasional adalah menggabungkan hilirisasi ekonomi lokal, padat karya produktif, reorientasi tenaga honorer, migrasi kerja terkelola, dan penguatan sektor pariwisata padat karya. Dengan pendekatan ini, Pemerintah Kabupaten Dompu dan DPRD dapat mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan dari stabilitas statistik menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata. (*)
