kicknews.today – Untuk mewujudkan Eliminasi TBC menjadi 90 persen tahun 2023 di NTB, terutama bagi TBC rentan obat (RO) akan mendapatkan kompensasi biaya pengganti bensin sebanyak Rp600 ribu dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB.
Hal tersebut disampaikan Direktur PKBI NTB, Ahmad Hidayat saat menggelar Rakorwil dengan Dinas Kesehatan Provinsi NTB di Hotel Mataram Square, Senin (6/2). Menurutnya, dengan anggaran Rp7,5 miliar bisa memberikan kontribusi bagi penderita TBC RO selama pengobatan.
“Memang kami kelola Rp7,5 miliar tahun ini, tapi balik lagi kalau berbicara masalah target hanya 25 persen dari targetnya NTB dan kita hanya bekerja di 6 kabupaten,” jelasnya.
Enam Kabupaten/kota tersebut yakni Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa dan kabupaten Bima. Sedangkan 4 kabupaten/kota lain belum mendapatkan pendampingan PKBI di periode ini karena tidak terlalu tinggi kasus TBC.
“Masalah TBC ini kita akan dampingi. Saat ini untuk pasien yang RO itu kami kasi semacam pengganti transport selama pengobatan sejumlah Rp600 ribu perbulan, selama berobat,” jelasnya.
Dikatakan Dayat, pemberian transport tersebut diakuinya karena pasien TBC RO ini mendapatkan efek samping obat yang tidak ringan (berat) sehingga membutuhkan dukungan, terutama di hari pertama pengobatan.
“Kalau masalah cukupnya, mungkin untuk biaya bensin saja, tapi untuk kesehariannya mungkin tidak akan cukup,” cetusnya.
Ia juga berencana akan mendorong semua penderita penyakit TBC untuk mendapatkan dorongan bantuan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan.
“Harusnya pasien TBC RO ini menjadi perhatian Dinas Sosial agar masuk ke data DTKS, minimal dapat bantuan PKH sementara dong. Karena mereka tidak produktif saat menjalani pengobatannya, sehingga menjadi rentan secara sosial ekonomi, itulah yang menjadi PR kita bersama,” ungkap Dayat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. H Lalu Hamzi Fikri mengatakan untuk mengatasi masalah TBC ini perlu koordinasi, integrasi, kolaborasi dengan semua unsur, tidak hanya berbicara tentang sektor kesehatan saja.
“Artinya perlu peran pemerintah dan komunitas didalamnya dan juga akademisi beserta media. Apalagi penemuan kita sampai saat ini belum sesuai dengan harapan dan target,” jelasnya. (ys)
