kicknews.today – Kasus pembakaran pipa proyek Sistem Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Selatan Kabupaten Lombok Timur oleh sejumlah oknum warga, Kamis (4/1/2024) menyita perhatian banyak kalangan. Sebab, kasus pembakaran itu merupakan buntut penolakan proyek yang digelontorkan hingga miliaran rupiah itu.
Kasus pembakaran puluhan pipa itu terjadi di Desa Lendang Nangka Utara, Kecamatan Masbagik Lombok Timur sekitar pukul 09.00 Wita. Tiga warga desa setempat pun diamankan sebagai saksi.
Peristiwa itu kini menyita perhatian banyak kalangan. Pembina Forum Masbagik Bersatu (Formabes), Hafizullah Mashuri menyebutkan, kasus pembakaran pipa proyek SPAM Wilayah Selatan menjadi catatan buruk bagi Pemkab Lombok Timur. Menurut dia, Pemda Lombok Timur tidak memiliki telinga dalam mendengarkan suara penolakan masyarakat yang juga membutuhkan air bagi kepentingan pertanian dan kehidupan mereka.
“Terkesan Pemkab Lombok Timur hanya berpihak pada keuntungan proyek dan pihak ketiga, sehingga takut kena penalti oleh Bank Dunia karena ketidakmampuan dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan pelaksanaan proyek SPAM tersebut,” ungkap Hafizullah Mashuri, Jumat (5/1/2024).
Seharusnya kata Hafizullah, Pemkab Lombok Timur melalui perangkat daerahnya mendalami dengan baik apapun suara penolakan yang muncul. Isu tentang dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat oleh oknum pada daftar hadir acara, lalu dipalsukan sebagai tanda tangan menerima mata air mereka diambil untuk proyek SPAM perlu menjadi perhatian.
“Jadi, ada tanda tangan seolah masyarakat menyetujui, ini penting untuk didalami dan diajak masyarakat untuk berbicara dari hati ke hati. Jangan hanya mengatakan bahwa masyarakat sudah setuju, akan tetapi sesungguhnya masih banyak persoalan,” tegasnya.
Pemkab Lombok Timur sebagai pemilik proyek dari bantuan Bank Dunia lanjut dia, sebenarnya tidak memiliki argumen penjelas tentang ketakutan masyarakat akan dampak terhadap lahan pertanian. Bahkan kondisi itu bisa mempengaruhi ketahanan pangan secara luas di Lombok Timur.
“Kalau memang Pemda Lombok Timur punya hitungan besaran debit air yang akan diambil, maka buka dokumen hitungan tersebut kepada masyarakat, agar masyarakat menjadi yakin dengan argumen itu,” sarannya.
Dokumen hitungan tersebut menurut Hafizullah, menjadi penting karena memuat seberapa besar debit air saat ini. Kemudian berapa jumlah yang diambil untuk kebutuhan SPAM wilayah selatan dan berapa besar pula yang tersisa dan dikatakan tidak akan mempengaruhi kebutuhan air pertanian masyarakat.
Dalam dokumen tersebut juga tentunya memuat tentang dampak jangka panjang pemakaian terhadap kualitas mata air dan bagaimana upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Pemkab Lombok Timur dalam menjaga kelestarian mata air yang akan diambil. Sehingga di masa depan tidak kemudian menyisakan air mata bagi masyarakat, khususnya petani.
“Saat ini yang ada kan hanya argumen semu dengan mengatakan bahwa air yang diambil untuk SPAM tidak akan mengganggu kebutuhan pertanian. Tapi itu hanya sebatas omongan yang tanpa bukti dan hitungan yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara ilmu pengetahuan dan juga secara kewajiban pemerintah dalam menjaga hak-hak masyarakat yang memang membutuhkan air tersebut,” jelasnya.
Selanjutnya terhadap kejadian pembakaran pipa SPAM kata Hafizullah, juga harus menjadi atensi khusus. Jangan semata-mata pemerintah menyalahkan masyarakat atau bahkan mendukung upaya pihak tertentu memperkarakan masyarakat pada masalah hukum.
“Ayomi masyarakat dengan baik, berikan solusi dan alasan yang tepat. Bukan kah mereka juga masyarakat kita semua,” katanya.
Hafizullah berharap, jangan sampai persoalan proyek SPAM mengganggu keamanan daerah jelang Pemilu 2024. Masyarakat yang menolak juga tentu tidak akan diam ketika ada warga yang ditahan atau pun diperkarakan dalam persoalan ini.
“Kita semua sangat memahami akan kebutuhan masyarakat di selatan akan kebutuhan air bersih, tapi tetap dipikirkan juga keresahan dan kegelisahan masyarakat yang menolak akan kebutuhan air pertanian mereka,” tutup Hafizullah. (jr)
