in

Langgar Prokes Covid-19, Kampanye 3 Paslon Pilkada Bima direkomendasi dihentikan

Koordinator Divisi (Kordiv) Organisasi dan Sumber Daya Manusia (O-SDM) Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, SPd saat dihubungi via telpon, Kamis (19/11).

kicknews.today – Dinilai melanggar Protokol kesehatan (Prokes) Covid-19, kampanye 3 Pasangan calon (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pilkada Kabupaten Bima direkomendasi diberhentikan.

“Kita Bawaslu telah sepakat berdasarkan hasil pleno sore tadi akan merekomendasikan pemberhentian kampanye bagi 3 Paslon ke KPU Kabupaten Bima karena melanggar Prokes Covid-19. Insyaallah surat rekomendasi itu akan kita serahkan ke KPU pada hari Jumat (20/11) ,” ujar Koordinator Divisi (Kordiv) Organisasi dan Sumber Daya Manusia (O-SDM) Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin, SPd saat dihubungi via telpon, Kamis (19/11).

“Terkait kapan dimulainya pemberhentian kampanye sementara tersebut setelah ditindaklanjuti dan diputuskan oleh KPU Kabupaten Bima,” tuturnya.

Kata dia, langkah seperti itu oleh Bawaslu Kabupaten Bima bukan kali ini saja. Melainkan sebelumnya juga mengeluarkan surat rekomendasi pemberhentian sementara kampanye bagi 2 Paslon. Yakni Paslon Hj Indah Dhamayanti Putri-Drs H Dahlan (Indah) dan Drs H Syafrudin-Adi Mahyudin (Syafaad) karena melanggar Prokes Kesehatan.

“Saat itu kita rekemondasikan pemberhentian kampanye 2 Paslon. Kemudian ditindaklanjuti dan diputuskan oleh KPU terhadap 2 Paslon tersebut. Yakni diberikan sanksi selama 3 hari tidak melaksanakan kampanye,” terang pria yang akrab disapa Joe tersebut.

Diakuinya, sesuai ketentuan peraturan yang berlaku terkait pelanggaran Covid-19 tersebut, Bawaslu hanya bisa mengeluarkan rekomendasi pemberhentian kampanye selama 3 hari. Sementara yang sangat berpotensi membubarkan kampanye dan pengawalan protokol Covid-19 ini adalah pihak kepolisian atau keamanan.

“Kami sudah sampaikan setiap kampanye, kalau ada yang melanggar akan kami lakukan teguran lisan maupun tertulis. Namun tidak berani menghadapi massa. Sehingga  kewenangan kami hanya sebatas mengeluarkan teguran tertulis maupun lisan,” pungkasnya. (rif)

What do you think?

Member

Written by syarif bima

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Indonesia-China, dari kemitraan regional menuju ekonomi digital

PLN bangun kembali tiang roboh akibat longsor di Bukit Malaka