in

Cegah klaster di Pilkada Mataram, KPU ancam Paslon yang abaikan protokol Covid-19 saat kampanye

kicknews.today – Pada rapat koordinasi nasional persipaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 berasama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nasional, empat pasangan calon (Paslon) di Pilkada Kota Mataram diminta menerapkan protokol kesehatan selama kampanye.

Plh. Ketua KPU RI Ilham Saputra, melalui Video Conference di Aula Pendopo Wali Kota Mataram Jum’at (02/10) mengatakan, akan memberi sanksi kepada semua Paslon jika tak menerapkan protokol kesehatan Covid-19 selama proses kampanye.

Menurut Ilham beberapa rekomendasi langkah persiapan Pilkada dengan menekankan antisipasi lengahnya petugas terhadap pelanggaran protokol COvid-19, selama proses pelaksanaan Pilkada.

“Dengan mendorong ketegasan dari penyelenggara di daerah yang dibantu oleh aparat keamanan untuk menindak setelah teguran tidak diindahkan masyarakat dan menerapkan sanksi sesuai PKPU,” jelasnya.

Selain itu, Ketua KPU Kota Mataram Husni Abidin pun mendorong semua Paslon beserta tim untuk mematuhi dan menaati pakta integritas yang telah dibuat bersama KPU dan Bawaslu dalam menerapkan protokol Covid-19.

Selain itu, KPU mendorong setiap tim calon untuk optimalisasi pemanfaatan media sosial untuk pembuatan konten yang bisa dibagikan ke masyarakat.

“Hal tersebut untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di daerah yang menyelenggarakan Pilkada mendatang. Jangan sampai ada klaster pilkada,” katanya.

Selaras dengan apa yang disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo kata Husni, dalam survey yang dilakukan di beberapa daerah di Indonesia menunjukan, daerah yang tidak melaksanakan Pilkada 9 Desember tidak mengalami kenaikan penyeberan Covid-19 dibandingkan dengan daerah yang melaksanakan Pilkada.

Terkait kesiapan penyelenggara kata Husni, KPU kota Mataram sudah mengantisipasi penularan Covid selama proses Pilkada. “Penyelenggara kita sudah siap dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 selama proses Pilkada ini,” pungkasnya.

Sesuai dengan itu, Ketua Bawaslu Kota Mataram Hasan Basri mengatakan, pihaknya akan terus mengawasi setiap tahapan di Pilkada Kota Mataram.

“Kita akan terus awasi. Baik saat kampanye pertemuan langsung dan tidak langsung (Daring),” tegasnya. Kepada Kicknews.today.

Sesuai dengan penerapan protokol Covid-19 kata Hasan, pada pertemuan antar Paslon dan pendukung dibatasi hanya 50 orang. “Semua wajib pakai masker dan jaga jarak. Jika pertamuan di dalam ruangan kita wajibkan tes tubuhnya,” katanya.

Ada pun yang kedapatan tak menggunakan masker jelas dia, bakal dikenai Perda nomor 7 tahun 2020. “Kita denda dia. Makanya kita sarankan pakai masker,” tegasnya.

Pun, jika ada pendukung di masing-masing Paslon ada yang tidak mengikuti intruksi PKPU terkait protokol kesehatan kata Hasan, pihaknya tak segan-segan akan membubarkan.

“Kalau waktu kampanye lebih dari 50 orang kita bubarkan. Apalagi tidak menerapkan protokol jelas kita suruh pulang saja,” tutupnya.(Vik)

What do you think?

Premium

Written by TIM Redaksi

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Akibat Covid-19, PAD Kota Mataram ‘terjun bebas’ dan kehilangan hingga Rp200 Miliar

Lansia Korban Kebakaran di KLU Diberi Bantuan