kicknews.today – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lombok Tengah menekankan kepada ASN, TNI dan Polri agar menegakkan prinsip-prinsip netralitas di Pilkada 2020. Ini demi Pilkada yang bermartabat, beretika dan demokratis.
Dalam hal ini pihaknya tidak main main. Ia mencontohkan, ada ASN yang melanggar etik dan sudah teruskan ke Komisi Aparatut Sipil Negara (KASN) untuk ditindak atau diberikan sanksi sesuai aturan.
Ketua Bawaslu Lombok Tengah , Abdul Hanan Kamis (8/10) menjelaskan , tidak menutup kemungkinan kasus politik praktis yang akan dilakukan oknum ASN itu akan bertambah. Akibat dari ASN yang tidak menjaga netralitas dalam Pilkada ini.
“Kalau ada laporan dari masyarakat dan temuan dari Panwascam, kami pasti akan tindak. Nanti Gakkumdu yang tentukan apakah perbuatannya memenuhi unsur Tipilu atau etik ASN,” terangnya.
Sehingga, sebelum kasus bertambah, pihaknya menyarankan agar ASN bersikap netral. Kemudian, bentuk pencegahan yang dilakukan Bawaslu yakni, melalukan sosialisasi seperti yang dilakukan dalam kegiatan ini. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 berjalan dengan baik.
“Mari ASN, TNI, Polri jaga sikap netralitasnya,” serunya.
“Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan pada pemilihan dan pemilu, wajib melakukan upaya dan langkah-langkah pencegahan, sebelum melakukan penindakan,” jelasnya.
Sementara Bupati Loteng yang diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Lombok Tengah, Murdi juga mengajak ASN bersikap netral dan menghindari seluruh larangan yang telah di atur dalam undang-undang sebagai rujukan hukum.
“Mari jaga netralitas kita selaku ASN. Walaupun kita punya hak pilih, tapi kita tidak boleh ikut politik praktis, seperti yang telah diatur dalam undang-undang selaku ASN,” katanya.
Kemudian, terhadap kegiatan ini pihaknya telah berkoordinasi dengan bagian hukum untuk membuat himbaun, agar ASN bersikap netral dalam pelaksanaan Pilkada ini.
“Saya sudah koordinasi dengan bagian hukum agar buat surat himbauan kepada seluruh ASN untuk bersikap netral,” terangnya.
Sedangkan, untuk ASN yang dalam proses hukum di Bawaslu, ia meminta agar ASN tersebut tetap kooperatif dan menghormati supremasi hukum.
“Jika ada ASN yang dilaporkan atau ditemukan Bawaslu karena diduga melanggar aturan, mari kita ikuti dan buktikan dugaan tersebut. Intinya mari kita koorperatif dan hormati supremasi hukum,” pungkasnya. (Ade)
