kicknews.today – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NUSANTARA Wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren (ponpes) di NTB.
Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, tercatat sembilan kasus kekerasan seksual terjadi di ponpes sepanjang tahun 2023.
Koordinator BEM NUSANTARA NTB, Abed Aljabiri Adnan, mengungkapkan bahwa respon Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kemenag) NTB terhadap persoalan ini masih jauh dari harapan.
Menurutnya, rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di 943 ponpes belum berjalan efektif dan terkesan lamban.
”Kami menilai Kemenag NTB belum menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus kekerasan seksual di ponpes. Langkah-langkah yang diambil sejauh ini belum efektif dan transparan,” tegas Abed.
Untuk itu, BEM NUSANTARA NTB mendesak Kemenag Wilayah NTB segera mengambil langkah nyata, antara lain:
• Mengimplementasikan Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di seluruh ponpes di NTB dengan melibatkan masyarakat sipil dan media.
• Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola ponpes, termasuk penyediaan ruang konseling dan sistem pengaduan yang aman.
• Menyusun kurikulum khusus mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan seksual, serta mengadakan sosialisasi berkala untuk santri.
• Meningkatkan transparansi dengan mempublikasikan hasil temuan Satgas dan melakukan monitoring rutin.
• Menindak tegas ponpes ilegal dan yang melakukan pembiaran terhadap kasus kekerasan seksual.
Tak hanya soal ponpes, BEM NUSANTARA NTB juga menyoroti kinerja Kemenag Wilayah NTB dalam pengelolaan jamaah haji. Banyak calon jamaah mengeluhkan pelayanan yang kurang optimal, yang menurut Abed perlu dievaluasi dan diperbaiki secara sistemik.
”Kami berharap Kemenag NTB mampu meningkatkan kinerjanya, baik dalam aspek pendidikan di ponpes maupun pelayanan ibadah haji. Kami siap berkolaborasi untuk menciptakan lingkungan yang aman dan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat NTB,” tutupnya. (gii-bii)
