kicknews.today – Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dari Fraksi Gerindra, Hakamah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan hak dan aspirasi masyarakat terdampak kebijakan penutupan Dermaga Kayangan. Penegasan ini disampaikan usai dirinya menerima kunjungan sejumlah sopir, Rabu (3/9/2025).
Para sopir tersebut datang untuk meminta dukungan dan fasilitasi dari DPRD agar mereka dapat kembali bekerja pada salah satu perusahaan di kawasan Tampes.
Sebelumnya, penutupan dermaga yang dipicu tuntutan aksi mahasiswa menyebabkan terhentinya aktivitas proyek dan membuat para sopir kehilangan pekerjaan.
“Para sopir ini datang meminta ke DPRD untuk memfasilitasi agar mereka bisa bekerja di salah satu perusahaan di Tampes. Insha Allah hari ini kita laporkan ke pimpinan,” kata Hakamah.
Sebagai langkah konkret, DPRD KLU akan mengundang pihak ketiga pemilik perusahaan, Dinas Perhubungan, kepolisian, serta berharap Wakil Bupati KLU, Kusmalahadi Syamsuri, bisa turut hadir dalam pertemuan yang dijadwalkan pada Jumat mendatang. Pertemuan ini digagas sebagai ruang dialog untuk mencari solusi terbaik bagi para sopir yang tengah menghadapi ketidakpastian pendapatan.
Hakamah menegaskan bahwa keberlanjutan program strategis pemerintah pusat harus tetap dijaga, sambil memastikan masyarakat lokal tidak menjadi korban kebijakan.
“Program pusat harus tetap berjalan, jangan sampai terhenti. Pemda harus mengawal agar ada komunikasi dengan pihak ketiga. Itu harapan para sopir,” tegasnya.
Kehadiran para sopir ke gedung DPRD menjadi momentum penting untuk menegaskan perlunya kebijakan yang lebih berpihak terhadap pekerja lokal, terutama dalam proyek strategis yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. (gii)
