kicknews.today – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memastikan proses penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu terus berjalan dan diupayakan tuntas sebelum akhir Desember tahun ini. Hal tersebut disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) KLU, Sahabuddin yang menegaskan pemerintah daerah bersama Bupati dan Wakil Bupati telah melakukan langkah-langkah koordinatif dengan pemerintah pusat.
Menurut Sahabuddin, Bupati dan Wakil Bupati KLU telah berkoordinasi secara langsung dengan Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan ruang dan mekanisme penuntasan bagi tenaga kontrak yang akan dialihkan menjadi P3K Paruh Waktu.
“Pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, berusaha penuh menyelesaikan persoalan ini sehingga teman-teman tenaga kontrak dapat terakomodir menjadi P3K Paruh Waktu,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).
Dikatakan Sahabuddin, pemerintah daerah tinggal menunggu keluarnya rekomendasi dari Kementerian PAN-RB. Jika rekomendasi tersebut terbit, maka BKN akan langsung membuka akses data sehingga proses penyesuaian dapat segera dilakukan.
“Informasi sementara, yang kita tunggu hanya rekomendasi Kementerian PAN-RB. Ketika itu keluar, maka BKN akan membuka data. Semuanya sudah siap, pemetaan data sudah, SPTJM sudah ada, tinggal menunggu klik saja,” jelasnya.
Sahabuddin menyampaikan bahwa pemerintah pusat menginginkan sistem penuntasan dilakukan secara serempak, tidak per wilayah, sebagaimana disampaikan pihak Deputi BKN dalam pertemuan terakhir.
Di tengah proses yang masih berjalan, ia mengajak seluruh tenaga kontrak di Lombok Utara untuk tetap fokus menjalankan tugas dan tidak kehilangan semangat.
“Harapan kami, teman-teman tenaga kontrak tetap bekerja sebagaimana mestinya. Kita perlu membangun sikap optimis, karena undang-undang juga sudah menyatakan ini harus selesai Desember tahun ini,” tutupnya. (gii/*)
