kicknews.today – DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Panitia Khusus (Pansus) III tengah gencar menyoroti isu keselamatan di jalan, khususnya di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU). Fokus utama adalah memastikan infrastruktur jalan, baik provinsi maupun kabupaten, dalam kondisi mantap dan aman bagi pengguna jalan.
Wakil Ketua III DPRD NTB, Muzihir, mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan, seperti jembatan dan lampu penerangan yang tidak berfungsi. Hal ini, menurutnya, perlu segera mendapat perhatian dan dukungan anggaran dari berbagai level pemerintahan.
“Jadi bagaimana jalan provinsi yang ada di KLU, terutama ada kondisinya yang masih kurang-kurang. Seperti jembatan yang rusak, lampu jalan yang rusak, itulah kita coba supaya bagaimana dianggarkan oleh kabupaten/kota ataupun kita di provinsi,” ujar Muzihir, Rabu (14/05/2025).
Kawasan Pusuk menjadi salah satu titik yang disorot karena minimnya penerangan jalan, meskipun jalur tersebut memiliki status jalan provinsi bahkan nasional. Muzihir menegaskan pentingnya koordinasi lintas pemerintahan untuk mengatasi masalah ini.
“Memang itu jalan provinsi, tapi ada juga jalan kabupaten maupun nasional. Tapi kita lakukan ini jalan provinsi, bagaimanapun juga tanggung jawab kabupaten. Karena ini kan kabupatennya yang mau dibenahi,” jelasnya.
Pansus III berharap sinergi anggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dapat dioptimalkan demi perbaikan menyeluruh terhadap infrastruktur jalan, sehingga aspek keselamatan semakin terjamin.
“Makanya sekarang bagaimana anggaran pusat, provinsi dan kabupaten bisa dianggarkan untuk masalah keselamatan ini, seperti pembenahan,” katanya.
Selain keselamatan jalan umum, DPRD NTB juga memberi perhatian khusus terhadap infrastruktur pendukung pariwisata, terutama di kawasan tiga Gili yang menjadi ikon wisata KLU.
Salah satu isu yang diangkat adalah tumpang tindih kewenangan antara jalan kabupaten dan pelabuhan provinsi pada rute dari Pemenang menuju Bangsal.
“Dari Pemenang ke Bangsal, pelabuhannya kan sudah provinsi, jalannya kabupaten. Itu kan tumpang tindih. Jadi mau ditingkatkan jalan kabupaten ke provinsi, itu yang koordinasi kan,” pungkas Muzihir.
Melalui dorongan ini, DPRD NTB berharap keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan serta wisatawan dapat terus meningkat, seiring dengan perbaikan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan. (gii-bii)
