kicknews.today – Sejumlah Mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) mengaku risau dengan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN). Alasan mereka adalah karena mereka ragu terhadap kesiapan SDM dan adanya kemungkinan gangguan dari kearifan lokal setempat.
Kerisauan mereka itu mereka sampaikan kepada tokoh nasional TGB HM Zainul Majdi saat mengisi kuliah umum di UBT, di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Selasa (13/9). Materi yang dikemukakan mahasiswa itu sejalan dengan tema kuliah umum SDM Unggul Menyambut IKN Nusantara di Bumi Kalimantan.
Salah satu mahasiswa bernama Aldiansyah mengatakan, pemindahan ibu kota dapat memicu kecemburuan sosial antara pendatang dan penduduk lokal.
“Seperti apa kita menyikapi hal ini dan bagaimana Bapak (TGB) melihatnya,” katanya.
Nirmala dari Fakultas Hukum juga memberi pernyataan yang serupa. Menurutnya IKN di Pulau Kalimantan seolah dipaksakan. Merujuk pada kondisi ekonomi, jumlah penduduk, maupun infrastruktur yang ada yang menurutnya harus mampu mendukung keberadaan IKN itu sendiri.
“Apa menurut Bapak sudah tepat dengan IKN ini,” ucapnya.
TGB menjelaskan bahwa bila pembangunan IKN ini hanya dilandaskan pada perhitungan jumlah penduduk saja, maka semangat Indonesiasentris tak akan pernah tercipta. Sama halnya seperti membangun jalan tol yang dilakukan tidak hanya berdasar pada jumlah kendaraan yang akan melintasinya saja. Begitu pula dengan alasan dibangunnya bandara.
“Kalau pertimbangan jumlah manusia dan hitungan ekonomi maka akan menumpuk pembangunan di satu pulau,” katanya.
“Kita bersyukur Pak Presiden Jokowi pembangunannya Indonesiasentris, jadi terjadi pemerataan,” sambungnya.
Ketua Harian Nasional Partai Perindo ini mengurai, bila hitungannya hanya berdasarkan pada untung dan rugi saja, maka jalan tol di Sumatera dan Kalimantan tak akan terbangun bahkan hingga 20 sampai 30 tahun ke depan. Karena hitungannya hanya merujuk pada jumlah kendaraan.
“Kalau sekadar dukungan politik, dimana dukungan paling banyak makan bikin saja banyak-banyak pembangunan di Jawa. Pasti dapat dukungan politik,” ucapnya menjelaskan barometer lain dalam menentukan kebijakan pembangunan.
Pemimpin, kata TGB, berkewajiban menghadirkan pemerataan sehingga Indonesia tetap terikat sebagai satu bangsa seterusnya. Itulah sebab adanya IKN di kalimantan yang diyakini akan memberikan banyak efek positif bagi wilayah ini dan nasional secara tidak langsung.
“Kenapa sekarang, kalau tak sekarang kapan lagi. Seperti dikatakan menunggu korupsi dihilangkan, tentu tak akan selesai,” imbuhnya.
TGB juga mengingatkan kembali bahwa Pidato Presiden Jokowi di depan Anggota DPR dan DPD RI 16 Agustus lalu, satu diantara lima hal yang disampaikan adalah tentang pembangunan IKN. Ia juga mengingatkan agar mahasiswa UBT menyiapkan diri.
“Giliran ananda semua menyiapkan diri. Nanti ananda semua yang akan terlibat dalam IKN,” imbuhnya.(hl)