kicknews.today – Sejumlah massa dari Gerakan Pemuda Mahasiswa Anggaraksa (GPMA) menggelar aksi di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, pada Kamis (29/1/2026). Mereka menyoroti pengelolaan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Anggaraksa, Kecamatan Pringgabaya, khususnya terkait dugaan pemotongan hewan di lokasi dapur yang dinilai tidak sesuai standar kesehatan dan sanitasi. Hal tersebut ditakutkan memicu pencemaran lingkungan di sekitar lokasi dapur.
Koordinator Umum GPMA, Yusfa Ismail, mempertanyakan proses perizinan serta fungsi pengawasan Dinas Kesehatan terhadap operasional dapur MBG. Massa juga mendesak agar dilakukan penutupan sementara apabila tidak ada kejelasan tindak lanjut, serta berencana menyurati Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, mereka meminta Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memfasilitasi audiensi dengan seluruh pengelola dapur MBG di Kecamatan Pringgabaya.
Aksi dilanjutkan dengan hearing di ruang rapat Kepala Dinas Kesehatan. Kabid Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) menjelaskan bahwa Program MBG merupakan program nasional di bawah naungan BGN. Sementara Dinas Kesehatan berperan dalam pemantauan dampak kesehatan, pengelolaan IPAL, serta penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Ia menegaskan bahwa penindakan dan sanksi berada dalam kewenangan Satgas BGN, sedangkan Dinas Kesehatan hanya memberikan rekomendasi dan melakukan koordinasi teknis.
Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan Lombok Timur, L. Aries Fahrozi, S.Kep., M.Kep menambahkan bahwa proses penerbitan SLHS dilakukan melalui mekanisme visitasi dan pemeriksaan laboratorium. Terkait dugaan pelanggaran pemotongan hewan di lokasi dapur MBG Anggaraksa, pihaknya berjanji akan menurunkan tim bersama Kabid P3KL untuk melakukan peninjauan lapangan dan berkoordinasi dengan BGN serta instansi terkait.
“Tuntutan kalian akan kami tindak lanjuti, kami akan turunkan tim untuk meninjau lokasi yang dimaksud,” katanya.
Meski jumlah massa terbatas, isu yang diangkat dinilai cukup sensitif karena menyangkut program strategis nasional. Oleh karena itu, tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan dan koordinasi lintas instansi menjadi kunci untuk mencegah munculnya aksi lanjutan serta menjaga kepercayaan publik terhadap pelaksanaan Program MBG di Lombok Timur. (cit)
