kicknews.today – Pemerintah Provinsi NTB menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2029, di 106 desa yang ada di NTB melalui program unggulan Desa Berdaya. Program ini mengedepankan kolaborasi lintas sektor dan pemetaan masalah spesifik di setiap desa agar penanganan lebih tepat sasaran.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI di Ruang Kerja Gubernur NTB, Selasa (12/8/2025). Rombongan BP Taskin dipimpin oleh Deputi, Dr. Novrizal Tahar.
Menurut Gubernur Iqbal, 106 desa yang masuk kategori kemiskinan ekstrem akan menjadi fokus utama program ke depan. Untuk mempercepat pencapaian target, Pemprov NTB telah membentuk Tim Percepatan Pengentasan Kemiskinan yang selaras dengan komitmen Presiden RI.
“Tugas tim percepatan nanti adalah melakukan cascading semua program supaya fokusnya ke pengentasan kemiskinan. Semua OPD nantinya, apapun programnya, tujuan akhirnya adalah mengurangi kemiskinan,” tegasnya
Gubernur menegaskan, Desa Berdaya tidak hanya menyasar desa dengan kemiskinan ekstrem, tetapi juga desa miskin secara umum. Untuk kemiskinan ekstrem, pendekatan yang digunakan bersifat transformatif. Pemprov NTB mengalokasikan dukungan dana Rp300 juta hingga Rp500 juta per desa guna mempercepat pelaksanaan program.
“Desa Berdaya ini collaborative action. Pemprov hanya sebagai orkestrator, menyiapkan dukungan yang dibutuhkan. Kami tidak malu disebut daerah miskin, yang penting lima tahun lagi tidak ada lagi yang miskin,” tegasnya.
Sementara itu, Dr. Novrizal Tahar mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi NTB yang telah membentuk tim percepatan pengentasan kemiskinan. Ia menilai, Program Desa Berdaya memiliki potensi besar membangun ekosistem ekonomi desa baru yang kuat dalam mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.
“Program Desa Berdaya diharapkan mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di masing-masing desa, sehingga secara bertahap dapat mengangkat desa dari status kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Novrizal menambahkan, pengentasan kemiskinan menjadi perhatian serius Presiden Prabowo Subianto, yang diwujudkan melalui program-program keberpihakan seperti MBG, Sekolah Rakyat, pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, pemeriksaan kesehatan gratis, bantuan pangan, dan program lainnya.
“BPPK memiliki peran mengorkestrasi berbagai upaya percepatan pengentasan kemiskinan di Indonesia, termasuk mendukung kebijakan yang sudah berjalan di NTB,” pungkasnya. (wii)
