in

Serapan anggaran Pemda Lombok Utara baru 7,3 persen

Kaban BPKAD Lombok Utara, Sahabudin (21/4/2021).

kicknews.today – Memasuki triwulan pertama, rupanya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Utara, tengah angin-anginan. Betapa tidak, hingga April berjalan diketahui serapan anggaran tercatat baru 7,3 persen saja. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Utara, Sahabudin pada Rabu (21/4).

Menurutnya, serapan oleh dinas rata-rata rendah, tak lain ada beberapa faktor yang menjadi persoalan, di antaranya proses pengadaan barang dan jasa maupun tender fisik yang terkesan lambat. Begitu pun dengan refocusing anggaran terhadap permintaan pusat, kian membuat sengkarut serapan anggaran yang semakin minim. Pasalnya, jika seluruh dinas belum selesai melakukan refocusing, maka instansi lain pun tidak dapat melakukan eksekusi.

“Kita tetap ingatkan untuk segera proses di LPSE. Kemudian setelah refocusing ini juga ada beberapa program yang di cut,” ungkapnya.

Dijelaskan, instansi yang notabene memiliki anggaran cukup besar, terlebih perihal pekerjaan fisik, misalnya Dinas PUPR hingga Disbudpar Lombok Utara, diharap segera mempercepat dokumen lelang. Dengan demikian, ketika pembangunan sudah berjalan maka serapan pun akan mengikuti. Sahabudin menilai, idealnya memasuki April ini, serapan anggaran dinas sudah duduk di angka 10 persen lebih, kendati fakta yang terjadi justru sebaliknya.

“Itu contoh kecil saja, karena ini hanya masalah waktu nanti setelah fisik jalan otomatis serapan juga besar. Mestinya kalau sekarang ini sudah 10 persen lebih,” jelasnya.

Program lain yang dirasa mampu meningkatkan serapan anggaran yaitu Dinas Kesehatan, Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), jasa pelayanan di RSUD Lombok Utara, dan pengadaan barang jasa berskala besar. Jika ini sudah dilakukan, maka perekonomian di daerah bisa berjalan. Namun saat ini, lantaran terkendala beberapa persoalan, maka yang ada, lanjut Sahabudin, di dinas hanya berkutat pada anggaran operasional semata.

“Baru operasional saja di OPD kalau untuk yang lain-lain belum. Makanya kita tetap dorong semoga bisa segera,” harapnya.

Hal lain mengacu refocusing yang menjadi salah satu kendala, dijabarkan saat ini sudah menyisakan 4 instansi yang tengah finishing input data ke Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Dinas tersebut di antaranya Dikes, Dikpora, RSUD, dan BPBD. Diakui, dinas kesulitan lantaran penyesuaian perihal standar harga agaknya tidak muncul. Maka itu, mau tidak mau dinas mesti mengusulkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian bisa di upgrade dalam SIPD, melalui Bagian Pembangunan Setda Lombok Utara.

“Karena itu terkait standar harganya. Kemarin kita sudah minta minggu ini harus selesai,” pungkasnya. (iko)

Editor: Annisa

Laporkan Konten