in

Massa minta Gubernur NTB tolak UU Omnibuslaw

kicknews.today – Golombang aksi jilid II akibat disahkannya UU Omnibuslaw di Nusa Tenggara Barat terus dilakukan. Aliansi Rakyat NTB Menggugat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Kasta NTB kembali menggeruduk kantor Gubernur NTB, Selasa (13/10).

Humas Koordinator Aliansi Rakyat NTB Menggugat Angga mengatakan, Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, SE harus menyampaikan penolakannya terkait pengesahan UU Omnibuslaw yang disahkan tanggal 5 Oktober lalu.

“Gebernur harus menolak. Ini sebagai langkah representatif semua warga NTB terkait adanya penolakan UU Omnbibuslaw dan UU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker),” jelasnya.

Saat diminta perwakilan audiensi ke kantor Gubernur, semua massa aksi menolak. Menurut Angga, tidak sepatutnya Gubernur meminta massa aksi mengirim perwakilan audiensi ke dalam kantor Gubernur.

“Kami minta Gubernur temui kami. Kami tidak mau masuk untuk audiensi. Pak Zul harus keluar temui kami,” tegas Mahasiwa UIN Mataram itu.

Menemui massa aksi, Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah mengatakan, bahwa pihaknya perlu mendengar semua tuntutan massa aksi. Sehingga jelas Zul, penolakan UU Omnibuslaw tidak sepihak.

“Kami juga perlu mendengar apa yang menjadi aspirasi teman-teman yang lain. Apa yang diminta dari teman-teman kita tampung dulu. Ini bukan persoalan berani gak berani mengambil sikap. Ini kan aspirasi yang bagus,” pungkas Gubernur.

Dikatakannya, pada Sabtu (10/10) kemarin, Presiden RI Joko Widodo telah mengumpulkan semua gubernur se Indonesia untuk rapat khusus membahas UU Omnibuslaw. Untuk itu kata dia, pihaknya bakal menampung semua aspirasi dari berbagai kalangan terkait pengesahan UU Omnibuslaw.

“Kita akan tampung semua apa yang diinginkan masyarakat. Baik dari kalangan Mahasiswa, LSM, Buruh, pengusaha dan Serikat Buruh. Baru kita berdialog bersama, apa-apa yang menjadi tuntutan, iya kita tampung,” katanya.

Sebelumnya ujar Zul, pihaknya telah mengundang serikat buruh di NTB pada Senin (12/10) untuk membahas pengesahan UU Omnibuslaw yang disinyalir bisa merugikan pekerja.

“Itu bagian dari permintaan warga. Tapi pada intinya, kami akan mengumpulkan lebih banyak kalangan lagi agar semua aspirasinya ditampung,” katanya.

“Kita mau sikap seperti apa, bukan itu intinya kan. Kita harus jalin komunikaasi yang baik, demi kemaslahatan kita bersama. Kalau kelihatan kita bertindak seperti apa yang kita putuskan itu menjadi ambigu nanti,” tutup Gubernur.(Vik)

What do you think?

Member

Written by ahmad viqi

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Timsel KI buka pengaduan “track record” Calon Komisioner Selama 14 Hari

Besok, Bawaslu akan libatkan TNI – Polri Tertibkan APK Paslon