Beban pemeliharaan berat, Pemda Lombok Utara akan lelang kendaraan dinas

kicknews.today – Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu mengatakan, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memiliki Kendaraan Dinas (Randis) yang banyak. Sebagiannya, kini diarahkan dilelang.

Ini disampaikan bupati, saat mengecek kondisi randis yang dimiliki pemkab, di Lapangan Tioq Tata Tunaq, Selasa (10/8) kemarin.

“Hari ini kita cek kebutuhan kendaraan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita berapa, kondisinya bagaimana, itu yang ingin saya tahu,” ujarnya.

Djohan merasa, jika randis yang ada di Lombok Utara berlebihan. Terutama pada kendaraan roda dua yang jumlahnya mencapai 700 unit lebih.

Untuk itu, ia memerintahkan dilakukan inventaris untuk selanjutnya ditarik dan dilelang. Ini juga dilakukan, untuk mengurangi beban pembiayaan pemeliharaan randis yang dirasa cukup besar.

“Kalau kita berlebihan kita tarik dia nanti kita lelang siapa mau beli. Jangan sampai kita banyak pelihara kendaraan, sementara keuangan kita terbatas. Kalau sepeda motor saya anggap berlebihan ini,” jelasnya.

Pengecekan terhadap randis tersebut, dilakukan hingga tiga hari mendatang. Tercatat, pada hari pertama ini baru sekitar 10 dinas yang melaporkan aset randisnya.

Tidak menutup kemungkinan adanya randis yang masih belum terdata. Kendati begitu, perintah menghapus aset randis, agaknya mutlak lantaran untuk mengurangi beban keuangan daerah di massa pandemi seperti ini.

“Kita harus lakukan penghematan, menghadapi kondisi keuangan daerah kita seperti ini. Jelas ini pemborosan, saya kira ada yang belum dikumpulkan. Ini baru sepuluh dinas, masih lagi dua hari kita pemeriksaan ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Aset Daerah pada BPKAD Lombok Utara Gunadi membeberkan, total jumlah randis khusus kendaraan roda empat tercatat 282 unit.

Sementara untuk roda dua tercatat 723 unit. Unit tersebut sudah termasuk bantuan hibah dari pemerintah pusat, maupun swasta. Juga terdapat kendaraan tiga roda di setiap desa.

“Kita laksanakan perintah bupati. Kita koordinasi dengan OPD, untuk inventarisasi. Mana yang diserahkan dan akan dipertahankan,” katanya.

“Termasuk ada yang tidak bisa digunakan ada dibeberapa desa, jika kendaraan yang tidak bisa digunakan itu tidak dianggarkan pemeliharaannya tapi diusulkan untuk dihapus,” imbuhnya. (iko)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI