in

Banyak proyek tidak jelas, keuangan RSUD Lombok Utara sarankan diaudit

RSUD Lombok Utara

kicknews.today – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lombok Utara yang berlokasi di Kecamatan Tanjung, disarankan untuk diaudit eksternal. Pasalnya, menimbang sejumlah persoalan yang belakangan muncul, entah dari pengadaan barang dan jasa hingga pengerjaan proyek, tersandung kasus hukum penataan keuangan melalui audit ideal yang dilakukan. Demikian diungkapkan Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Utara, Drs. Nurjati, Rabu (21/4).

Menurutnya, langkah audit ini selain untuk mendapat gambaran perihal keuangan, juga sebagai upaya dalam melakukan penataan pada instansi pelayanan ini. Betapa tidak, bahkan belakangan diketahui stok obat (vital) sempat habis. Ditambah lagi masalah anggaran jasa pelayanan (jaspel) yang terbilang fantastis, yaitu mencapai Rp11 miliar dalam setahun.

“Memang ini pengadaan alat kesehatan dan obat yang belum bisa dianggarkan maksimal (di RSUD). Kita harap seperti PDAM, di sana ada audit eksternal yang independen sudah mengantongi izin dari Kemenkeu,” ungkapnya.

Nurjati mengatakan, belum lama ini pihaknya sudah menyarankan kepada Dirut RSUD untuk melakukan audit, namun opsi tersebut rupanya dikesampingkan dengan dalih anggaran. Melakukan audit dianggap belum dapat jadi prioritas pada instansi kesehatan yang dipimpin. Padahal, melalui audit ini nantinya bisa diketahui secara persis, bagaimana potret keuangan di sana, sehingga jelas arah intervensinya oleh pimpinan seperti apa ke depan. 

“Saya sudah ungkap seperti itu dengan Pak Direktur kemarin, hanya belum dapat prioritas anggarannya untuk audit, kalau tidak dari hasil audit susah kita mau mulai (penataan) dengan kondisi sekarang,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Lombok Utara Artadi mengatakan, sangat setuju jika ada audit eksternal untuk RSUD. Pihaknya menduga anggaran di sana justru sengaja dibuat dengan gol banyak proyek, sementara perihal pelayanan malah bisa dibilang buruk. 
RSUD mengelola dana BLUD. sementara dalam manejemen RSUD, untuk penombokan anggaran agar tidak masuk anjing liar saja belum mampu.

“Mereka (pejabat di RSUD) hanya berpikir kesejahteraan dan itu dilakukan oleh oknum atau pejabat tertentu. Jangan para pejabat berpikir pendapatannya saja, kita lihat banyak sekali program di pihak ketiga, saya lihat ini bagian dari strategi supaya itu diproyekan,” cetusnya.

Sebagai dewan yang mengawasi bidang kesehatan, barang tentu pihaknya mendengar aspirasi dari pelaku kesehatan, tak terkecuali dalam internal RSUD sendiri.  Diinformasikan bahwa para pegawai banyak mengeluh perihal dana-dana operasional, terlebih lagi mengenai pembagian dana jaspel yang dianggap tidak sesuai antara staf dengan para pejabat di sana. Politisi Partai Gerindra ini berharap, Pemda segera melakukan audit pada RSUD, sehingga penataan segera bisa dilakukan.

“Banyak sekali yang mengeluh pada kami di dewan. Kita minta Pemda cek berapa kebutuhan tenaga yang layak untuk RSUD ini, padahal RSUD ini penghasil PAD namun kondisinya justru parah,” pungkasnya. (iko)

Editor: Annisa

Laporkan Konten