APBD perubahan Lombok Tengah tahun 2021 akhirnya disahkan, ini hasilnya..

kicknews.today – Setelah melalui berbagai peroses yang cukup panjang, akhirnya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 disahkan. Hal ini setelah para wakil rakyat di DPRD Lombok Tengah menyetujuinya usai Badan Anggaran (Banggar) menyampaikan hasil pembahasan nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD tersebut.

Juru Bicara Banggar, Legewarman menegaskan bahwa adapun hasil pembahasan terhadap nota keuangan dan Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 untuk perubahan pendapatan daerah dibandingkan dengan APBD induk, pendapatan daerah pada perubahan APBD yang awalnya Rp.2.197.459.508.962,00 direncanakan berkurang menjadi Rp. 14.991.113.223,00 atau menurun 0,68 persen. Sehingga menjadi Rp.2.182.468.395.739,00.

“Untuk belanja daerah pada rancangan perubahan APBD mengalami peningkatan Rp.220.121.511.000 dari semula belanja daerah yang dianggarkan pada APBD induk Rp.2.199.994.358.512, menjadi Rp.2.420.115.869.512. Dengan memperhatikan antara pendapatan daerah Rp.2.182.468.395.739,00 dan belanja daerah Rp.2.420.115.869.512, maka terdapat defisit Rp.237.647.473.773 yang nantinya akan ditutup melalui pembaiyaan netto,” ungkap Legewarman dalam sidang paripurna yang digelar, Kamis (30/9).

Untuk penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD Rp.257.647.473.773 atau mengalami penambahan Rp.235.112.624.223 dibandingkan dengan anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada APBD induk Rp.22.534.849.550. Dimana perubahan tersebut meliputi penyesuaian Silpa tahun anggaran 2020 berdasarkan hasil audit BPK-RI terhadap laporan keuangan Pemda tahun anggaran 2020 dari semula dianggarkan Rp.22.534.849.550 menjadi Rp.57.647.473.773 atau bertambah Rp.35.112.624.223.

“Pada tahun anggaran 2021 ini, pemda telah merencanakan untuk memanfaatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari pemerintah pusat melalui penerimaan pinjaman daerah Rp.200.000.000.000 dari PT. Sarana Multi Infrastruktur sebagai sumber pembiayaan kegiatan rekontruksi dan rehabilitasi jalan atau jembatan di wilayah Lombok Tengah,”terangnya.

Lebih jauh disampaikan bahwa kebijakan penganggaran pengeluaran pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD tetap menganggarkan pembayaran angsuran pokok utang atas pinjaman daerah pada PT. Sarana Multi Infrastruktur Rp.20.000.000.000,00 atau tidak mengalami perubahan.

“Berdasarkan rencana penerimaan pembiayaan daerah pada rancangan perubahan APBD Rp.257.647.473.773 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp.20.000.000.000,00 maka terdapat selisih yang merupakan pembiayaan netto Rp.237.647.473.773,”tegasnya.

Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini menegaskan bahwa berdasarkan penyesuaian struktur APBD, baik pada sisi pendapatan, belanja serta pembiayaan, dalam perubahan APBD tahun anggaran 2021, menghasilkan struktur perubahan APBD diantaranya pendapatan daerah direncanakan Rp.2.182.468.395.739,00, belanja daerah direncanakan Rp.2.420.115.869.512. surplus atau defisit minus rp.237.647.473.773 dan pembiayaan netto surplus Rp.237.647.473.773.

“Maka silpa tahun berkenaan menjadi nol rupiah. Dengan demikian maka struktur perubahan APBD tahun anggaran 2021 direncanakan pada posisi berimbang,”tegasnya.

Disampaikan bahwa masing-masing fraksi juga telah menyampaikan pendapat akhirnya dan menyatakan setuju dengan berbagai catatan. Salah satunya Gerindra yang memberikan catatan terkait dengan pinjaman daerah yang diarahkan untuk infrastruktur jalan, agar memperhatikan secara sungguh-sungguh kualitas pekerjaan.

Sehingga nilai ekonominya lebih lama dapat dinikmati oleh masyarakat.

“Terhadap mega proyek KEK Mandalika juga diharapkan kepada Pemda agar dapat memanfaatkan momentum tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah melalui perekrutan tenaga kerja lokal maupun penyerapan hasil produksi pertanian dan kerajinan daerah,” pungkasnya. (Ade)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI