kicknews.today – Anggota DPRD NTB H Muhammad Aminurlah mendesak Gubernur NTB HLM Iqbal segera turun tangan menertibkan kondisi pemerintah saat ini. Ia menilai bahwa sejumlah isu negatif dan peristiwa terkait lembaga eksekutif dan legislatif yang terus bergulir, akan memberi pengaruh tidak baik terhadap kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Diantara masalah yang menjadi perhatiannya adalah pengelolaan Dana DAK Pendidikan. Ia khawatir sengkarut pengelolaan Dana DAK yang terjadi pada tahun 2024 lalu akan kembali terulang.
“Sampai saat ini pun yang 2024 itu belum selesai, urusan DAK ini. Jangan diulangi lagi,” tegas politisi yang akrab disapa Maman ini, saat menuturkan kekhawatirannya kepada sejumlah wartawan di Mataram (1/8).
Ia meminta HLM Iqbal segera menertibkan siapa saja yang mungkin terlibat dan berpotensi akan menimbulkan masalah baru, dalam pengelolaan anggaran pemerintah di NTB.
“Gubernur kita yang baru ini, dia sebagai pengelola keuangan tertinggi dan yang mengelola daerah. Segera tertibkan semua yang gentayangan (pihak yang berpotensi mengganggu pengelolaan anggaran) orang yang dari Jakarta sampai Sape, dalam hal-hal seperti ini,” ungkap Maman.
“Jangan sampai hal seperti ini merugikan masyarakat dan anak bangsa kedepan. Realisasi DAK itu (Tahun 2025) akan terlambat kalau tidak ditertibkan,” sambungnya.
Selain DAK Pendidikan, Maman juga menyinggung peristiwa lain yang dinilainya mengganggu pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya adanya laporan ke Kejaksaan tentang alokasi program peningkatan kelas RS HL Manabai Abdul Kadir di Sumbawa.
“Harusnya Pak Gub ini, dengan kondisi IPM kita sekarang harus ada prioritas. Urusan pendidikan dan kesehatan ini menjadi prioritas,” kata Maman menegaskan kekhawatirannya terhadap potensi terganggunya pelayanan mendasar masyarakat, akibat tidak lancarnya pengelolaan keuangan daerah tersebut.
Kisruh isu Dana Pokir Dewan 2025 juga sempat disingung oleh Politisi PAN ini. Ia sangat berharap Gubernur Iqbal segera memberi atensi kongkrit. Karena menurutnya situasi yang bergulir di lembaga legislatif itu, akan berpengaruh tidak baik pada kelancaran tata kelola anggaran NTB kedepan.
“Pembahasan Anggaran Perubahan (Tahun 2025) bisa terlambat.” pungkas. (hl)
