kicknews.today – Kemendagri terus melakukan berbagai upaya demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas, sejahtera untuk masyarakat di daerah, provinsi maupun pusat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menggelar Workshop Pembahasan Isu Strategis dan Aktual Perencanaan Pembangunan Daerah di Regional IV pada Selasa, (21/2).
Workshop yang digelar di Hotel Lombok Raya itu dihadiri oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Direktur (PEIPD), Iwan Kurniawan beserta jajaran Kasubdit dan Analis Kebijakan Ahli Madya dan staf fungsional pada Direktorat PEIPD Ditjen Bina Bangda, Perwakilan dari Regional IV. Selain itu juga dihadiri, Sekretaris Daerah Provinsi masing masing wilayah, Kepala Bappeda Provinsi se -NTB, NTT, Maluku Dan Papua, Kepala Bappeda Lingkup Kabupaten/kota yang hadir secara luring.
“Tujuannya, untuk menampung informasi dan masukan program kegiatan prioritas pembangunan di wilayah setempat,” kata Kepala Bappeda Provinsi NTB melalui Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Lalu Miftahul Ulum ST.
Workshop Pembahasan Isu Strategis dan Aktual Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan forum strategis penguatan kebijakan pembinaan perencanaan pembangunan daerah, yang dilaksanakan untuk memenuhi beberapa hal. Diantaranya, memutuskan prioritas masalah yang akan disepakati untuk diselesaikan, penajaman terhadap permasalahan yang sudah dirumuskan, serta penjaringan solusi dan penajaman solusi atas permasalahan yang sudah ditawarkan.
Lalu Miftahul Ulum mengatakan, perencanaan dan pengendalian, evaluasi perencanaan Daerah Bappeda provinsi NTB menyampaikan bahwa sinkronisasi ini tidak hanya berupa workshop namun juga memberikan Fasilitasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah di NTB.
“Masukan atau saran dari Pemda dapat mendukung pembangunan baik pada tingkat daerah maupun provinsi,” kata Lalu Miftahul Ulum.
Miftahul Ulum menjelaskan, kegiatan ini berlangsung sehari dengan dua sesi. Sesi pertama mengangkat tema Kebijakan perencanaan pembangunan menuju agenda strategis tahun 2023-2024 dan Persiapan Penyusunan Dokumen perencanaan daerah tahun 2024 (Pedum) RPJPD, RPJMD dan RKPD. Kemudian sesi kedua, Penyusunan Dok Renda melalui SIPD, dan Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah.
“Kalau dari NTB membahas tentang isu harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi dalam pembangunan daerah,” kata Miftahul Ulul.
Sinergi yang dimaksud kata dia, bagaimana pembangunan di daerah melibatkan seluruh pihak mulai dari kementerian, lembaga, pihak swasta, provinsi hingga kabupaten/kota. Menurunya, seluruh pihak harus menjalin kebijakan pembangunan dikoordinasikan di daerah untuk mewujudkan pembangunan nasional.
“Artinya ini evaluasi, pasti ada miskomunikasi dalam menjalin sinergi selama ini, dengan pertemuan ini kami menguatkan lagi,” katanya.
Direktur PEIPD Iwan Kurniawan mengatakan, Bappeda sebagai penyusun perencanaan di daerah memiliki tugas yang berat pada tahun ini. Karena harus menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara paralel.
Persiapan dokumen itu meliputi evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD 2023-2025, penyusunan RPD bagi daerah yang masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2023, penyusunan RKPD Tahun 2024, dan penyusunan rancangan awal RPJPD.
“Dokumen tersebut juga harus sejalan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang disusun pada level nasional oleh Kementerian PPN/Bappenas,” katanya.
Iwan menambahkan, pengembangan SIPD telah dilakukan secara komprehensif, dengan menjaga kualitas perencanaan berbasis proses serta pelaksanaan tahapan perencanaan berjalan sebagaimana mestinya.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap para peserta dapat bersinergi memberi masukkan maupun saran terhadap isu strategis dan aktual, yang nantinya akan menjadi rumusan dalam pengambilan keputusan,” pungkasnya. (jr)
