kicknew.today – Kasus kekerasan seksual terhadap anak di NTB kian mengkhawatirkan. Bahkan tidak sedikit tindakan asusila itu terjadi lingkungan pendidikan, termasuk Pondok Pesantren (Ponpes).
Hal itu disampaikan Joko Jumadi, akademisi Universitas Mataram sekaligus pihak Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram saat kegiatan diskusi yang digelar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) NTB di hotel Arianz Mataram. Menurut Joko, kasus kekerasan seksual di NTB hampir terjadi di setiap daerah di Lombok. Ironisnya, proses penyelidikan kasus tersebut kerap terhenti di aparat penegak hukum.
“Seperti di kasus pimpinan Ponpes Lombok Timur yang melecehkan santrinya. Karena kepentingan politik oknum politisi, kasus itu terhenti di tengah jalan,” ungkap Joko.
Kasus di Lombok Timur menurut dia, para pemerhati anak sudah berjuang maksimal hingga menghadirkan saksi menghadirkan saksi ahli dan psikolog. Sayangnya, kasus itu tidak tuntas diproses.
“Penyidik minta saksi ahli dan psikolog kami hadirkan, demi menuntaskan kasus itu,” akunya.
Begitu pula kasus pelecehan seksual pimpinan terhadap santrinya di salah satu Ponpes terbesar di Mataram. Belum lagi kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru ngaji di Rembiga dan 2 kasus di Ampenan Kota Mataram.
“Banyak sekali dan rata-rata terhenti di APH. Kasus kekerasan yang terjadi Ponpes selama ini tidak pernah tuntas karena dianggap itu sebagai hal biasa dan terkesan ditutupi oleh pihak-pihak tertentu,” katanya.
Kasus terbaru yang tidak kalah memilukan kata Joko yakni, kasus kekerasan santri di Ponpes Gunung Sari Lombok Barat. Pelakunya adalah penjaga asrama.
“Kasus ini memang sedang dalam proses penyidikan, tapi kita tetap kawal agar bisa dituntaskan,” katanya.
Hal senada juga disampaikan Pengacara Anak Yan Mangandar. Dia mengaku, kasus kekerasan santri yang terjadi di salah satu Ponpes di Gunung Sari, sangat disayangkan. Dimana para korban mendapat intimidasi kemudian dilecehkan oleh alumni ponpes yang dipercaya sebagai penjaga asrama.
“Pelaku ini bebas keluar masuk ke asrama santri. Bahkan pelaku tidak segan mengancam para korban, jika tidak menuruti keinginannya,” ungkap pria yang juga Ketua Umum PBHM NTB ini.
Mirisnya, kasus itu tidak maksimal diselidiki dan terkesan ditutupi demi menjaga nama baik Ponpes. Ketidakpekaan orang tua juga menjadi penyebab bahwa proses kasus ini terkesan setengah hati.
“Kasus Gunung Sari muncul tak terduga, bagaimana Ponpes yang sudah berdiri lama muncul kasus seperti itu. Jika kasus ini prosesnya biasa saja, saya pesimis dituntaskan,” kata Yan.
Menurut Yan, pengungkapan kasus ini cukup sulit. Selain korban berasal dari keluarga kurang mampu, mereka dari awal dididik untuk menghormati aturan yang berlaku Ponpes. Karena apapun yang terjadi di area Ponpes itu dianggap bukan persoalan serius yang harus dituntaskan di APH.
“Saya khawatir ini akan menjadi bom waktu jika kasus kekerasan seksual tidak diungkap,” akunya.
Direktur PKBI NTB, Ahmad Hidayat menyampaikan rasa prihatin dengan maraknya kasus kekerasan seksual anak di NTB. Mirisnya lagi, kebanyakan kasus yang ditangani tidak tuntas diproses.
“Saya kira kasus kekerasan seksual terhadap santri hanya terjadi di pulau Jawa yang notabene banyak Ponpes. Tapi, kasus itu ternyata banyak terjadi di Lombok,” katanya heran.
Menurutnya, meminimalisir kasus kekerasan seksual terhadap anak memang dibutuhkan peran semua pihak. Mulai dari pemerintah, APH, pemerhati anak hingga jurnalis.
“Kami di PKBI juga siap mendorong agar kasus kekerasan anak dan perempuan bisa diproses tuntas,” kata Dayat yang juga sebagai moderator diskusi.
Diskusi tersebut berjalan menarik dengan menghadirkan beberapa narasumber seperti Joko Jumadi akademisi Universitas Mataram, Abdul Latif Apriaman perwakilan jurnalis, dan pengacara anak Yan Mangandar.Selain itu juga diikuti sejumlah peserta dari jurnalis, UPTD PPA Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram dan sejumlah pihak lain. (jr)
