kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menunjukkan komitmennya dalam menuntaskan persoalan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang masih banyak ditemui di tengah masyarakat. Tahun ini, upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat melalui program aspirasi DPR RI.
KLU mendapatkan alokasi pembangunan 58 unit rumah layak huni dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Bantuan ini tersebar di enam desa, dengan rincian Desa Malaka 13 unit, Desa Sigar Penjalin 12 unit, Desa Segara Katon 8 unit, Desa Sambik Bangkol 14 unit, Desa Dangiang 6 unit, dan Desa Kayangan 5 unit.
Kepala Bidang Permukiman pada Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman KLU, Yaya Pradana menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan anggota DPR RI Abdul Hadi.
Program ini bersifat stimulan swadaya, artinya masyarakat penerima juga diharapkan berperan aktif dalam pembangunan rumah mereka.
“Untuk pembangunan rumah baru dialokasikan Rp50 juta per unit, sedangkan untuk perbaikan diberikan Rp20 juta per unit,” ujar Yaya, Rabu (03/09/2025).
Selain dukungan dari pemerintah pusat, Pemda KLU juga mengalokasikan anggaran sendiri melalui APBD 2025. Sebanyak 23 unit RTLH akan dibangun dengan anggaran Rp35 juta per rumah. Tidak hanya itu, program lain seperti Jumat Bedah Rumah (Jubah) serta bantuan dari sektor swasta melalui CSR Bank NTB Syariah juga ikut memperkuat langkah penuntasan RTLH.
“Kolaborasi berbagai pihak ini menjadi strategi utama dalam mempercepat penanganan RTLH. Dengan adanya tambahan bantuan, jumlah RTLH yang sebelumnya mencapai 7.000 unit di KLU diproyeksikan akan terus berkurang secara bertahap setiap tahunnya,” tutup Yaya. (gii)
