kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menaruh harapan pada realisasi proyek strategis nasional Global Hub Kayangan yang sempat masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, terkait kelanjutan proyek tersebut.
”Kalau masalah Global Hub Kayangan, kita juga masih menunggu dari pusat. Karena sebelumnya memang sempat masuk dalam RPJMN. Terkait perkembangannya seperti apa, tentu kami akan minta kejelasan dari Bappenas,” ujar Kusmalahadi, Senin (09/06/2025).
Menurutnya, inisiatif Global Hub Kayangan ini memang muncul dari kalangan Bappenas. Oleh karena itu, langkah konsultasi lanjutan dengan kementerian terkait menjadi penting agar daerah tidak terjebak dalam ketidakpastian, apalagi menyangkut revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
”Kalau kita ingin segera merevisi RTRW, kita akan terhalang dengan status proyek ini. Tapi insya Allah dalam waktu dekat kita akan coba gali kembali informasinya lewat konsultasi dengan Bappenas,” katanya.
Wabup juga mengungkapkan bahwa hingga kini masih ada kendala administratif dan legal terkait izin lokasi yang berada di bawah kuasa satu pihak. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah tidak bisa melakukan banyak hal di wilayah yang menjadi lokasi proyek tersebut.
”Izin lokasi dan hal-hal lainnya masih dipegang oleh satu pihak yang diberikan kuasa. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa di wilayah itu. Ini yang segera harus kita perjelas. Kalau memang tidak lanjut, ya harus ada kepastian. Tapi kalau lanjut, juga harus jelas. Gitu ya,” tegasnya.
Kusmalahadi berharap pemerintah pusat dapat segera memberikan sinyal yang pasti, agar Pemda KLU bisa menyesuaikan arah pembangunan wilayah dan pengambilan keputusan strategis lainnya.
Proyek Global Hub Kayangan sebelumnya digadang-gadang sebagai kawasan pelabuhan internasional bertaraf global yang akan menggerakkan perekonomian regional Nusa Tenggara Barat (NTB), serta membuka konektivitas perdagangan nasional dan internasional dari wilayah timur Indonesia. (gii)
