kicknews.today – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) merespons pemotongan dana transfer daerah yang mencapai Rp 266 miliar dalam APBD 2026 dengan sikap optimistis dan strategi inovatif. Pemangkasan anggaran sekitar 20 persen tersebut terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, sehingga menjadi tantangan nasional bagi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik dan pembangunan.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menegaskan bahwa situasi ini harus dijadikan momentum untuk memperkuat efisiensi tata kelola anggaran daerah.
“Saya sampaikan kepada kawan-kawan di DPRD bahwa kita harus tetap membangun optimisme, walaupun pemotongan dana transfer ke daerah itu menjadi satu keniscayaan bagi pemerintah pusat, karena ini berlaku bagi seluruh Indonesia,” kata Najmul, Selasa (04/11/2025).
Menurut dia, pemerintah daerah tidak boleh terjebak pada keluhan atas pengurangan anggaran. Justru, langkah adaptif dan inovatif diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.
Untuk itu, Pemda KLU telah menyiapkan dua strategi utama yaitu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menghadirkan inovasi dalam pembiayaan layanan publik.
“Satu, memaksimalkan PAD kita, kedua mencari inovasi-inovasi yang memungkinkan pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa membebani APBD,” jelasnya.
Salah satu terobosan yang tengah disiapkan yakni penerapan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Melalui skema tersebut, pembangunan PJU tidak akan membebani APBD dan justru diharapkan memberikan keuntungan bagi daerah.
“Kalau itu bisa kita lakukan, pelayanan ke masyarakat bisa kita tingkatkan, APBD kita tidak terganggu, malah kita akan mendapatkan keuntungan,” ujar Najmul.
Ia menilai pemangkasan anggaran seharusnya menjadi pemicu bagi pemerintah daerah untuk lebih disiplin dan tepat sasaran dalam penggunaan anggaran.
“Anggaplah pemotongan APBD itu cara pemerintah untuk tanda kutip memaksa kita lah, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran kita,” tegasnya.
Saat ini, Pemda KLU sedang menyusun prioritas pembangunan dengan menyeleksi proyek-proyek yang akan tetap dijalankan atau tertunda. Hasil akhir mengenai proyek mana yang akan diakomodasi dan mana yang ditunda akan diketahui setelah pembahasan APBD selesai.
“Kita akan tahu mana yang terpotong, tertunda, dan tidak proyeknya itu setelah permasalahan APBD ini nanti,” ujarnya.
Najmul memastikan bahwa pemda KLU tetap menampung seluruh aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Seluruh usulan akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebelum diputuskan menjadi program prioritas.
“Nanti begitu kita ketemu, ternyata kebutuhan kita itu jauh melebihi daripada keuangan kita yang ada, baru kita sisir mana yang kira-kira bisa kita lakukan pemotongan untuk sementara ini,” tutupnya. (gii/*)
