kicknews.today- Puluhan pecinta kuda menggelar demonstrasi di Kantor Bupati Bima, Kamis (28/7). Mereka minta Bupati Bima mencabut kembali surat edaran (SE) tentang joki cilik bagian dari eksploitasi anak.
“SE itu sama halnya kejahatan terhadap budaya nenek moyang kita,” tegas seorang massa aksi, Tofan.
Pelibatan joki cilik pada pacuan kuda menurut dia, perlu untuk dilestarikan. Sebab, joki cilik merupakan budaya yang sudah puluhan tahun sebagai media hiburan pasca panen raya.
“Jangan berdalih eksploitasi anak, ini sama halnya diskriminasi budaya,” tegas Tofan.
Tofan berharap, pelibatan joki cilik di pacuan kuda tradisional diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda). Sehingga event pacuan kuda dan joki cilik tidak tidak menjadi polemik.
“Kalau tidak ada Perda, pro-kontra ini akan terus berkepanjangan,” sebutnya.
Terkait jaminan pendidikan joki anak yang dipersoalkan menurut dia, harusnya Pemda turun tangan tidak bisa mengeluarkan pernyataan sepihak. Harus dipertimbangkan lebih dulu. Paling tidak, menyiapkan sekolah khusus bagi joki anak.
“Harus ada solusi terbaik. Tidak bisa kita mengabaikan budaya dengan alasan eksploitasi anak,” tandasnya.
Tofan juga menyorot Pemda Bima yang tidak menganggarkan event pacuan kuda tiga tahun terakhir. Bahkan ia menyebutkan, anggaran tidak disalurkan tanpa alasan yang jelas.
“Sementara anggaran itu digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri saat mereka ikuti pacuan kuda,” terangnya.
Kedatangan massa aksi disambut Staf Ahli Bupati Bima, Iwan Setiawan. Depan massa aksi, Iwan menyampaikan, Bupati Bima sedang dinas di luar daerah.
“Saya juga pecinta kuda. Jika Bupati sudah kembali, semua tuntutan akan saya sampaikan,” kata Iwan.
Setiap persoalan menurut Iwan, tentu butuh solusi. Dari pro-kontra soal joki cilik, para pecinta kuda akan diundang untuk untuk dibahas bersama demi menemukan solusi terbaik.
“Semua ingin yang terbaik. Dari masalah ini, mudah-mudaha kita bisa menemukan solusi terbaik sehingga tidak merugikan satu sama lain,” pungkasnya. (jr)
