kicknews.today – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) menyiapkan anggaran sebesar Rp 400 juta untuk membenahi fasilitas di Pasar Tanjung pada tahun 2026. Anggaran tersebut difokuskan untuk normalisasi drainase pasar serta pembangunan los ikan yang dinilai sudah tidak layak bagi para pedagang.
Kepala Bidang Perdagangan Diskoperindag KLU, Harianto mengatakan perbaikan dilakukan menyusul kondisi drainase pasar yang mengalami penyumbatan akibat tumpukan pasir dan sampah. Selain itu, sistem drainase yang tertutup tanpa lubang kontrol menyulitkan petugas maupun pedagang dalam melakukan pembersihan.
Menurutnya, kondisi selokan yang kotor dan tertutup juga menimbulkan kekhawatiran bagi para pedagang. Bahkan, sejumlah pedagang enggan membersihkan drainase karena pernah ditemukan ular piton di area tersebut.
“Saya lihat di atas itu penuh sampah dan pasir. Pedagang tidak berani membersihkan karena ada ular piton sebesar betis di sana,” ujar Harianto, Selasa (10/03/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Diskoperindag KLU berencana melakukan normalisasi drainase dari bagian depan hingga belakang pasar. Selain itu, drainase juga akan dilengkapi dengan penutup sistem grill atau lubang kontrol agar proses pembersihan dapat dilakukan secara berkala.
“Biarpun terbuka atau menggunakan grill pembatas, yang penting kalau ada sampah atau pasir masuk bisa kami angkat. Jadi pengelolaannya lebih mudah dan drainase tetap berfungsi,” jelasnya.
Dia menjelaskan anggaran Rp 400 juta tersebut akan dibagi dalam dua paket pekerjaan fisik. Masing-masing paket dialokasikan untuk pembangunan los ikan dan normalisasi drainase dengan nilai Rp 200 juta per paket, termasuk biaya pengawasan.
“Untuk fisik murninya sekitar Rp 178 juta per paket. Memang tidak besar, jadi kita fokuskan untuk menangani bagian yang paling mendesak,” kata Harianto.
Selain normalisasi drainase dan pembangunan los ikan, pihaknya juga berencana menutup tembok bagian belakang pasar yang mengarah ke Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Area tersebut dinilai menjadi salah satu titik penumpukan sampah yang mengganggu kebersihan pasar.
“Kebutuhan anggaran untuk pembenahan pasar di Lombok Utara ini secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp 15 miliar. Tapi karena keterbatasan ruang fiskal daerah, kita sementara memaksimalkan anggaran yang tersedia sambil mengupayakan dukungan dari pemerintah pusat,” tutupnya.
Diskoperindag KLU menargetkan pekerjaan fisik di Pasar Tanjung dapat mulai dilaksanakan setelah Hari Raya Idulfitri tahun ini, apabila proses perencanaan berjalan lancar tanpa kendala. (gii)
