kicknews.today – Operasi pasar murah yang rutin digelar setiap menjelang Ramadan dan Idulfitri di Kabupaten Lombok Utara (KLU) tahun ini menghadapi kendala besar. Hingga saat ini, belum ada anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2025.
Kabid Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) KLU, Harianto, menyatakan bahwa belum ada dana yang diarahkan untuk operasi pasar murah tahun ini. Jika ada perubahan anggaran ke depan, barulah kemungkinan program ini bisa berjalan.
”Kalau ada perubahan anggaran nanti, baru mungkin ada. Itu pun kalau ada alokasi dana ke sana,” ujarnya, Rabu (19/02/2025).
Sebagai solusi, Diskoperindag KLU berencana menggandeng Bulog untuk tetap mengadakan operasi pasar selama Ramadan. Namun, kebijakan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengharuskan Bulog menahan stok beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk program makan bergizi gratis.
Bulog tetap dapat menyediakan beras premium dalam operasi pasar jika daerah meminta, tetapi pemerintah daerah disarankan untuk memberikan subsidi pada komoditas yang dijual, seperti beras, minyak goreng, dan gula.
”Bulog bisa menyiapkan beras premium untuk operasi pasar, tapi pemerintah daerah harus mempertimbangkan subsidi untuk menjaga harga tetap terjangkau,” jelasnya.
Memasuki Ramadan, harga sejumlah komoditas pangan diprediksi akan mengalami kenaikan. Meski demikian, Dinas Perdagangan dan Kementerian Perdagangan hanya memiliki kewenangan untuk memonitor harga, bukan menstabilkannya.
Sebagai langkah mitigasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Bulog diperkirakan akan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di setiap kecamatan.
”Biasanya menjelang puasa dan Idul Fitri, TPID bersama DKP melakukan gerakan pangan murah. Tapi konsepnya tahun ini belum jelas karena kebijakan beras SPHP masih belum pasti,” pungkasnya.
Dengan ketidakpastian anggaran dan kebijakan pangan nasional, warga Lombok Utara masih menanti kepastian apakah operasi pasar murah tetap bisa digelar atau tidak. (gii)
