kicknews.today – Puluhan pedagang menolak penembokan keliling Pasar Renteng Kecamatan Praya Lombok Tengah, Kamis (2/9). Tak tanggung-tanggung, pedagang langsung mengadu ke bupati.
Puluhan pedagang yang berdemo ini, merupakan mereka yang memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) di Pasar Renteng.
Perwakilan pedagang TGH Zaenul Huda mengatakan, pihaknya tetap mendukung keberadaan pasar Renteng yang telah dibangun dengan dana miliar tersebut dan saat ini telah difungsikan. Namun, pihaknya berharap, kebijakan pemerintah daerah terkait pemagaran pasar tersebut.
“Kami menolak penembokan, karena kalau ditutup tidak akan ada pembeli yang datang,” keluhnya di hadapan Bupati Loteng H Lalu Pathul Bahri yang menerima kedatangan mereka.
Apa yang menjadi aspirasi para pedagang itu, telah disampaikan sebelum diresmikan dulu. Namun sampai saat ini, belum pernah dilakukan diskusi dan duduk bersama dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Dulu kita sepakat dibahas, supaya tidak ada yang dirugikan, kalau ditembok dan tidak,” katanya.
Lebih lanjut ia mengatakan, tiba-tiba saat ini di lapangan telah mulai dilakukan penggalian untuk penembokan keliling pasar tersebut. Sehingga, atas persoalan itu pihaknya datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Bupati Loteng.
“Kalau tembok di Utara kami dukung. Tapi untuk di depan toko SHM kami tolak,” pungkasnya.
Sekda Loteng, L Firman Wijaya mengatakan, pemasangan pagar itu dilakukan atas pertimbangan untuk mengamankan aset Pemda atau milik masyarakat dan mempertahankan fungsi pasar, karena ada 1700 pedagang yang berjualan.
“Semua pedagang baik pedagang pasar, HGB dan SHM telah kita data dan telah siapkan tempat di dalam Pasar. Supaya sama-sama berjualan di dalam biar sama-sama untung dan rugi, Itu keinginan dari pedagang yang di dalam,” jelasnya.
“Pemagaran dilakukan di lahan Pemerintah Daerah sesuai batas irigasi yang ada,” katanya.
Bupati Loteng, H Lalu Pathul Bahri mengatakan, apa yang menjadi aspirasi para pedagang tersebut akan didiskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik, karena pada dasarnya tidak ada Pemerintah yang akan menyengsarakan masyarakat.
“Kita akan pikirkan kembali dan duduk bersama,” pungkasnya. (ade)
