in

Diusulkan di Lombok untuk pulihkan Pariwisata, “bubble destination” akan dibahas Moeldoko di tingkat Nasional

Moeldoko dan Taufan Rahmadi

kicknews.today – Kegiatan KSP Mendengar yang digelar dan diinisiasi oleh Kantor Staf Kepresidenan dalam agenda terbarunya berupaya mewadahi masukan masyarakat NTB terkait pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dalam keterangannya, Senin (8/6), menegaskan, program KSP Mendengar hadir untuk mendengar beragam keluhan, masukan, hingga kritik dari masyarakat. Kemudian, KSP akan mengkoordinasikan seluruh K/L untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Terutama persoalan program yang bertahun-tahun belum selesai, bisa diselesaikan cepat oleh K/L terkait. KSP bertugas mengawal itu, sehingga ada solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat,” kata Moeldoko.

Pada kesempatan itu, industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu sorotan peserta KSP Mendengar terutama bagi masyarakat di Mataram, Nusa Tenggara Barat yang terdampak pandemi COVID-19.

Bahkan catatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), jumlah wisatawan yang mengunjungi Indonesia turun drastis dari 16 juta pada 2019 menjadi 4,08 juta wisatawan.

Kondisi itu semakin terlihat dari devisa sektor pariwisata yang pada 2020 hanya mencapai 3,54 miliar dolar AS atau anjlok 79,05 persen dari posisi 2019 sebesar 16,9 miliar dolar AS.

Sorotan isu pariwisata pada KSP Mendengar di Mataram ini disampaikan pegiat pariwisata Taufan Ramadi asal Lombok, NTB. Menurut Taufan, belum ada sinkronisasi kebijakan pemulihan sektor pariwisata yang sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi. “Padahal masyarakat di NTB yang bergantung pada sektor pariwisata ada sangat banyak,” ujar Taufan.

Pria yang juga merupakan penulis buku Protokol Destinasi ini pun berharap, pemerintah bisa melakukan percepatan pengembangan Mandalika sebagai sektor pariwisata.

Dia juga mengusulkan agar pemerintah segera lakukan kebijakan “bubble policy” dan “bubble destination”.

Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko menyatakan apresiasi terhadap usulan “bubble policy” dan “bubble destination” dan berjanji akan membahasnya lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan terkait.

Namun, fokus pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 adalah menyeimbangkan antara penanganan sektor kesehatan dan ekonomi masyarakat agar tetap berjalan lancar.

Terutama, melalui tiga pendekatan. Di antaranya, bagaimana menjaga ekonomi masyarakat, mendisiplinkan masyarakat untuk memutus penularan dan memperketat protokol 3M, serta bagaimana agar seluruh usaha tetap berjalan.

Selain soal pariwisata, Yogi, peserta KSP Mendengar dari Komunitas Keluarga Buruh Imigran Lombok Timur menyorot soal lembaga pendidikan dan pelatihan pekerjaan yang memadai.

Dia berharap, KSP bisa menyampaikan isu tersebut kepada kementerian/lembaga terkait, sehingga meningkatkan kapasitas pendidikan di Lombok.

Moeldoko pun siap mengkoordinasikan aspirasi itu ke Kementerian Tenaga Kerja. Meski begitu, mantan Panglima TNI ini menjelaskan jika pemerintah punya program Kartu Prakerja yang cakupannya nasional sebagai ruang pelatihan bagi masyarakat.

“Saat ini, pemerintah tengah merancang program tersebut agar bisa berjalan secara offline guna meningkatkan pelatihan bagi masyarakat di daerah,” tutur dia.

Di luar dua itu tersebut, beberapa peserta menyampaikan aspirasinya terkait kebutuhan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, persoalan ilegal loging di NTB, hingga penyaluran bantuan sosial yang masih belum merata.

Kemudian, ada juga soal masih banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, soal keberangkatan ibadah haji, penguatan peran perempuan sampai butuhnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan pesantren di NTB.

Selaih dihadiri Moeldoko, beberapa deputi KSP juga turut hadir menanggapi para peserta. Salah satunya Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Febry Calvin Tetelepta yang memastikan akan menindaklanjuti masukan dan kritik masyarakat NTB. Salah satunya mengenai pembangunan infrastruktur. “Kami kawal agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Febry.

Pada kesempatan yang sama, Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan S. Sulendrakusuma menuturkan, apa yang disampaikan para peserta KSP Mendengar sudah menjadi concern pemerintah.

“Tapi tidak bisa serta langsung ditangani. Karena ketika aduan disampaikann, ada sistem untuk menaungi yaitu melalui kementerian/lembaga terkait. KSP pasti akan kawal itu juga dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah,” jelas Panutan.

Selain Febry dan Panutan, KSP Mendengar di NTB juga dihadiri Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro dan beberapa tenaga ahli KSP seperti Tenaga Ahli Utama Kedeputian II KSP Usep Setiawan dan Tenaga Ahli Madya Kedeputian V KSP Mugiyanto. (red.)

Editor: Dani

Laporkan Konten