in

Hari Migran Sedunia, Apa Kabar Pekerja Migran NTB?

Oleh: Nur Janah

“Kisah yang saya alami mengharukan. Waktu berangkat dari Lombok, selama  perjalanan saya disekap, mulai dari Jakarta, Batam, Malaysia, sampai ke negara konflik yaitu Suriah. Negara tujuan saya bekerja Abu Dhabi, sesuai dengan janji PL (Petugas Lapangan/ calo), bukan Suriah. Selama bekerja di Suriah 1 tahun tidak digaji. Akhirnya saya dipulangkan majikan ke Agency. Selama diAgency saya mendapatkan penganiyayaan. Akhirnya saya melarikan diri ke KBRI dan tinggal  selama 1 tahun sambil mengurus dokumen kepulangan ke Lombok tanpa membawa gaji serupiahpun”. (Aryati, Penyintas PMI Desa Rempek).

PBB menetapkan 18 Desember sebagai hari Migran Sedunia karena mengadopsi konvensi perlindungan hak-hak pekerja migran. PBB menghitung banyaknya penduduk yg bermigrasi ke negara lain yg semakin meningkat. Umumnya mereka bermigrasi utk mencapai pekerjaan yg layak. Pekerja migran harus diakui memberikan kontribusi secara ekonomi dalam meningkatkan pendapatan negara. Tapi faktanya kontribusi itu tidak selaras dengan perlindungannya. Indian Express menyebutkan bahwa masalah migran bukan terbatas pada masalah tenaga kerja, tapi akhirnya mereka menjadi korban perdagangan manusia, kekerasan dan diskriminasi.

Fakta PMI NTB

Pada tahun 2019, TPT  (Tingkat Pengangguran Terbuka)NTB semester I Februari mencapai 3,27%, semester II Agustus merangkak naik 3,42%. Pada tahun 2020, TPT mengalami penurunan pada Semester I Februari mencapai 3,14%, sedangkan pada Semester 2 Agustus kembali naik signifikan mencapai 4,22%. Apakah soal ini menjadi salah satu kontribusi atas pilihan menjadi PMI?

Siapa yang ingin meninggalkan kampung halaman, orangtua, dan keluarga sampai melintasi batas negara. Banyaknya PMI meskipun hanya bekerja di sektor informal karena ketiadaan pekerjaan yang layak, upah yang layak dan kehidupan yang layak. Calon-calon buruh migran yang sebagian besar berasal dari pedesaan amat mudah tergiur dengan tawaran upah dan kesejahteraan yang akan diterima dinegara tujuan yang berbanding terbalik dengan penghasilan didesa yang kecil, bahkan dibawah nilai upah minimum. PMI informal sangat rentan terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan. Pun tidak semua negara memiliki instrumen hukum yang melindungi buruh migran

Data BNP2TKI menunjukkan, jumlah PMI tahun 2019 sebanyak 276.553 orang . Sebanyak 70 % diantaranya merupakan perempuan, yaitu 191.237 org. Secara Nasional, NTB berada pada posisi ke-4 pengirim PMI terbanyak, sebesar 30.706 orang.  Sementara Loteng menempati urutan ke-7 dari Kab/Kota dgn jumlah PMI terbesar di Indinesia, yaitu 8.957 org. Dengan trend kenaikan jumlah PMI, mereka disebut sebagai pahlawan devisa. Data SISKOPMI mencatat Remitansi tahun 2019 Rp 159,6 T dari 3,7 juta PMI secara Nasional. Nilai ini setara dgn sumbangan sektor migas senilai Rp 159,7 T atau 42,2% dari target APBN 2019. Di NTB, tahun 2019 PMI mengirim sekitar  Rp 369 M kpd keluarga dikampung halaman.

Kontribusi ini pun menyisakan kompleksitas persoalan mulai dari hulu sampai hilir, dari perekrutan sampai penempatan. Data pengaduan menunjukkan, tahun 2018 Kabupaten Sumbawa menerima 23 pengaduan, Lombok Timur 86 pengaduan, Lombok Tengah 79 pengaduan dan Lombok Barat 22 pengaduan. Pengaduan tersebut dengan jenis masalah yang beragam, yaitu PMI dipulangkan, PMI gagal berangkat, pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir, putus hubungan komunikasi, PMI tidak berdokumen, Pekerjaan tidak sesuai Perjanjian Kerja, tiilndak kekerasan dari majikan, potongan gaji melebihi ketentuan, PMI mengalami kecelakaan, ilegal rekrut calon PMI, PMI dalam tahanan/proses tahanan, Penahanan paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS, PMI tidak punya ongkos pulang, penipuan peluang kerja, pemalsuan dokumen, PMI tidak harmonis dengan pengguna, lari dari majikan, pelecehan seksual dan lainnya.

Berbagai persoalan diatas dapat dilihat dari proses yang lalui. Pada tahun 2018, jumlah pengaduan sebanyak 4.696 kasus dengan rincian pengaduan kasus pada “masa penempatan” sebanyak 4.087, “masa pra penempatan’ 360 kasus dan ‘masa purna penempatan’ 249 kasus.  Pada tahun yang sama, PMI yang meninggal pada 16 negara di Timur Tengah dan dipulangkan sebanyak 49 orang. Sedangkan  PMI yang meninggal di 16 negara Asia Pasifik mencapai 106 orang.

Belajar dari Gus Dur

Penanganan buruh migran, kita mesti belajar kepada Gus Dur. Kedekatan Gus Dur dengan pekerja buruh migran menjadi bukti nyata betapa kuat kepeduliannya terhadap masyarakat tertindas. Setidaknya, itu terbukti ketika terjadi deportasi massal di Malaysia tahun 2005.

Gus Dur dan keluarganya dengan sangat terbuka menerima dan menampung para pekerja migran yang menjadi korban deportasi dan tidak digaji. Mereka ditampung di Ponpes Ciganjur yang didirikannya. Bahkan kepada mereka yang non-muslim pun Gus Dur memperlakukan dengan cara yang berbeda. Muaranya Gus Dur mengkritisi kebijakan Pemerintah Malaysia yang dinilai sering merugikan kepentingan buruh migran (Anis Hidayah : Migrant Care Indonesia)

Bagi PMI, Gus Dur juga memiliki kepedulian terhadap kaum teraniaya. Gus Dur adalah Presiden Indonesia pertama yang melakukan diplomasi tingkat tinggi antar kepala negara untuk melindungi warga negaranya dari ancaman hukuman mati. Penanganan persoalan PMI, tidak bisa hanya dengan retorika, tapi dengan tindakan nyata. Dalam penanganan kasus PMI yang tidak berdokumen, Gus Dur secara khusus melakukan lobi personal terhadap perdana menteri Malaysia pada tahun 2005 dengan biaya pribadi.

Berkat lobi tersebut, Gus Dur mampu membebaskan Adi Bin Asnawi, PMI asal Lombok NTB yang sudah divonis hukuman mati dan dipenjara. Adi dapat menghirup kebebasan pada 9 Januari 2010 dari jerat gantungan, 10 hari setelah kepergian Gus Dur. Istirahatlah dengan tenang sang Guru Bangsa.

What do you think?

Member

Written by Nur Janah

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Jokowi tegas tak buka hubungan diplomatik dengan israel, Kemerdekaan Palestina yang utama

Tim Opsnal berhasil sita ganja seberat 1 Kg