kicknews.today – Ketua KONI NTB, Mori Hanafi memastikan pembangunan arena pacuan kuda kelas internasional di Kabupaten Dompu jadi prioritas. Bahkan Ketua KONI Nasional dan Pordasi sudah meninjau langsung lokasi pembangunan arena pacuan di Kawasan Doroncanga Kecamatan Pekat.
“InsyaAllah bisa diwujudkan, apalagi NTB diwacanakan menjadi tuan rumah PON 2028,” jelas Mori Hanafi ditemui saat Kegiatan Uji Kompetensi Wartawan di Hotel Golden Palace Kota Mataram, Senin (28/3).
NTB dan NTT menurut politisi Gerindra ini, berpeluang menjadi tuan Rumah PON 2028. Sebagian besar daerah di Indonesia sudah menyampaikan dukungannya terhadap NTB. Termasuk provinsi yang ikut menjadi calon tuan rumah PON 2028.
“Rencananya, Mei 2022 sudah bisa diputuskan. Karena NTB dan NTT jadi tuan rumah, jadi namanya nanti PON Nusa Tenggara,” ujar Mori.
Berbagai persiapan pun kini sudah direncanakan. Salah satunya, rencana pembangunan arena pacuan kuda di Kabupaten Dompu. Hanya saja, arena pacuan kuda ini hanya dikhususkan bagi kuda-kuda kelas F dengan joki dewasa. Tentunya, pelibatan joki cilik itu harus dievaluasi.
“Paling tidak, membutuhkan anggaran Rp10 triliun untuk PON Nusa Tenggara. PON Papua saja bisa menelan anggaran Rp15 triliun dengan membangun stadion terbesar di Asia Tenggara, kenapa PON Nusa Tenggara tidak bisa,” tutur Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB ini.
Mori juga menyinggung terkait pelibatan joki cilik di pacuan kuda di Bima Dompu. Meninggalnya Muhammad Alfian, joki cilik asal Desa Dadibou Kecamatan Woha Kabupaten Bima beberapa waktu lalu sangat disayangkan.
“Kami juga ikut prihatin dengan meninggalnya joki cilik di Bima. Tentu ini harus dievaluasi ke depan bersama pemerintah,” katanya.
Pelibatan joki cilik selama ini jelas Mori, menuai pro-kontra. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan pemerhati anak menganggap pelibatan joki cilik sebagai praktik eksploitasi anak.
“Ada benarnya juga. Terkadang anak harus meninggalkan sekolah hanya untuk jadi cilik yang diupah ratusan ribu. Sayangnya, ketika dapat juara nama mereka tidak disebutkan, justeru diakui nama kuda dan pemiliknya,” ungkap Mori.
Tapi, di sisi lain pemerintah menganggap joki cilik sebagai warisan budaya nenek moyang. Sehingga, para pencinta kuda menganggap pelibatan anak sebagai joki cilik adalah hal biasa.
“Memang tidak mudah. Tapi kita akan mencoba mengubahnya dengan pelan-pelan,” kata Mori.(jr)
