NTB memasuki musim kemarau, tapi BPBD belum terima SK darurat kekeringan

Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, (foto kicknews.today/wn)

kicknews.today – Musim kemarau telah menyapa wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Namun, hingga pertengahan Juli ini, belum ada satu pun kabupaten atau kota di NTB yang secara resmi mengajukan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat Kekeringan.

“Kami belum terima sampai sekarang,” terang Kepala Pelaksana BPBD NTB H Ahmadi, Jum’at (25/7/2025).

Prediksinya, pengajuan SK tersebut mulai diterima BPBD pada Agustus atau paling lambat September.

“Kekeringannya sudah mulai terasa,” ujarnya.

Meskipun belum ada pengajuan formal, Ahmadi menyebut sejumlah wilayah sudah mulai meminta bantuan distribusi air bersih. Salah satu wilayah yang terdampak lebih awal adalah bagian selatan Lombok Timur (Lotim), khususnya Kecamatan Jerowaru dan sekitarnya.

“Memang sudah ada permintaan air dari masyarakat, terutama di wilayah Jerowaru,” jelasnya.

Permintaan air bersih tersebut sejauh ini masih ditangani oleh BPBD dan Dinas Sosial Lotim. Karenanya, BPBD NTB belum turun langsung ke lokasi.

“Masih bisa di handle kabupaten,” kata mantan sekretaris Dinas PUPR NTB tersebut.

Ahmadi menjelaskan kendati NTB saat ini berada dalam fase kemarau basah, di mana curah hujan masih terjadi meski terbatas, kebutuhan air bersih tetap meningkat di sejumlah daerah.

Bahkan, ia memperkirakan dampak kekeringan bisa meluas ke wilayah lain seperti Jereweh di Sumbawa Barat, Moyo Hilir di Sumbawa, Kwangko di Dompu, hingga Kota Bima. “Masyarakat sudah meminta di distribusikan air bersih,” ujarnya.

Dalam skenario darurat, penanganan distribusi air bersih akan melibatkan berbagai unsur seperti BPBD dan Dinas Sosial dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Palang Merah Indonesia (PMI), Baznas, hingga sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) termasuk dari Bank NTB Syariah, dan lainnya.

BPBD NTB mengimbau agar pemerintah daerah segera mengidentifikasi wilayah terdampak dan mempertimbangkan pengajuan SK tanggap darurat bila situasi memburuk, agar penanganan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

“Kalau eskalasinya makin meluas, distribusi air akan kita lakukan secara gotong royong, melibatkan banyak pihak,” tandas Ahmadi. (wii)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI