kicknews.today – Diskusi publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Wilayah NTB (LPW NTB), dengan tajuk “Refleksi Nilai Ngaha Aina Ngoho: Mencari Jalan Keluar untuk Melindungi Hutan di tengah Gelombang Komoditas Jagung”, pada Sabtu (5/6) melalui aplikasi Zoom, berhasil menghimpun tinjauan kritis dan gagasan dari narasumber maupun peserta.
Diskusi berdurasi tiga jam ini, sekaligus dilaksanakan bertepatan dengan momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap tanggal 5 Juni.
LPW NTB mengundang narasumber Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Muh. Risnain, S.H, M.H, Budayawan Bima Alan Malingi dan Taufan, S.H., M.H selaku Direktur LPW NTB serta diikuti sebanyak 67 peserta dari unsur dosen, guru, praktisi, aktivis, media massa, mahasiswa dan masyarakat umum.
Direktur LPW NTB, Taufan, menyampaikan dasar pelaksanaan diksusi adalah memperhatikan kondisi hutan di pulau Sumbawa yang semakin mengkhawatirkan.
“Geliat produksi Jagung terus menanjak. Pembabatan hutan semakin gencar, berimbas pada kerusakan lingkungan hidup, lahan kritis sampai dengan hantaman banjir yang meluas. Hutan, telah kehilangan fungsinya sebagai sumber kehidupan makhluk”, terangnya.
Menurutnya, di satu sisi ada aspek kebutuhan ekonomi, namun di sisi lain kondisi hutan telah sampai pada tahap kritis, “kita perlu mendiskusikan bersama, bagaimana jalan keluar, harapannya dengan diskusi awal ini banyak masukan dan solusi untuk ditindak lanjuti”, ujarnya.
Muh. Risnain, memberikan tinjauan mendalam dan kritis. Dosen hukum lingkungan ini menguraikan secara mendasar dan historis kondisi lingkungan hidup, mulai dari kesadaran global diadakannya konferensi Stockholm sampai dengan lahirnya hukum nasional.
Risnain mengatakan bahwa kondisi juga terjadi karena berbagai faktor, “faktor pendukung, ada industrialisasi, dukungan perbankan, konsumtif, peralihan lahan, komoditas pertanian lain harganya murah seperti padi dan kedelai”, urainya.
Di samping itu, Risnain menyoroti kendala dari aspek substansi, stuktur dan budaya hukum. Menurutnya, substansi hukum kita ada perubahan kewenangan semenjak UU 23 Tahun 2014.
“Orang-orang di Jakarta membuat UU tidak memperhatikan kondisi di daerah, mereka hanya berkaca dengan kebutuhan mereka, jadi kembalikan kewenangan”, sindirnya.
Kemudian penegak hukum di bidang kehutanan sangat kurang, “jumlah personil Dinas Kehutanan sangat terbatas, tidak logis dengan luas hutan di NTB”, tegasnya.
Budaya hukum, juga memberikan sumbangsih terhadap kerusakan hutan, “ada kecendrungan perilaku yang eksploitatif dan destruktif”, tambahnya.
Untuk itu, Risnain berpendapat bahwa perlu perubahan pola pikir dalam menyikapi peningkatan produksi jagung, “ini pekerjaan yang panjang, perlu kajian mendalam bagaimana merubah perilaku, misalnya mulai dengan perubahan alih fungsi tanaman, bisa tanam kemiri dan lainnya, pemerintah harus serius untuk merespon persoalan ini, kalau tidak, bencana yang jauh lebih besar akan terjadi”.
Menurut Risnain, nilai “ngaha aina ngoho” juga memiliki spirit yang sama dengan konsep sustainable development, ”ini sudah menjadi kerangka acuan kebijakan global, sebelumnya ada MDGs, sekarang ada SDGs, jadi nilainya sama bahwa pembangunan dengan pola pikir ke depan”, ujarnya.
Dari berbagai kondisi yang ada, Risnain menawarkan solusi mengkaji kembali UU 23 Tahun 2014, perlu penguatan ketentuan khusus tingkat daerah, dibentuk satgas yang didalamnya ada unsur TNI, Polri, Polhut dan Pol PP, serta peningkatan kesadaran hukum.
“Kemudian perlu integrasi program antar dinas, yang terjadi Dinas Pertanian ada program pengadaan bibit jagung, di satu sisi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan program perlindungan hutan”, ungkapnya.
Menutup pemaparan materi, Risnain mengusulkan pembentukan gerakan masyarakat sipil, “perlu gerakan bersama untuk kita tindak lanjuti, mungkin bisa kita usulkan nama semacam gerakan pecinta hutan pulau sumbawa”, pungkasnya. (red.)
