kicknews.today – Penyelesaian sengketa lahan sirkuit MotoGP yang masih diklaim warga yang dilakukan oleh Tim Independen yang dibentuk Gubernur NTB mulai di soalkan. Salah satunya Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah, M Samsul Qomar angkat bicara, ia menilai pemerintah dalam hal ini tim yang di bentuk melakukan kesewenang wenangan terhadap warga masyarakat pemilik, hal itu terlihat dari indikasi tim independen yang tidak independent.
“Sekali lagi ada tim yang di biayai oleh pihak yang bersengketa ini kan tidak masuk di akal dan gaya “tipu tipu” saja kok bisa modalnya dari ITDC,” ujarnya dalam keterangan rulis yang diterima wartawan, Kamis (22/10).
Dikatakan, PP melihat keseriusan Gubernur NTB untuk membantu warganya sendiri kurang berpihak, justru dia berpihak pada coorporate atau pihak yang besar. Sementara rakyat kecil diabaikan demi kepentingan proyek balap motor ini
“Jadi selama ini Pak Gub turun ke masyarakat seolah olah peduli sama rakyat hanya pencitraan saja bukan dari hati yang paling dalamnya sekedar nampak di publik saja,” ungkapnya.
Pihaknya mengetahui bahwa proyek MotoGP KEK ini dibahasakan oleh Pemerintah sebagai proyek strategis nasional, yang semestinya proyek strategis itu tidak mengorbankan hak hak rakyat kecil, bukankan pembangunan dihajatkan untuk kesejahteraan.
“Kok malah rakyat di tindas dan di rampas hak haknya,” katanya.
Jika ini tetap dilakukan maka Gubernur sudah antisipasi terhadap hak-hak rakyatnya sendiri dan ini menjadi catatan sejarah kelam pemerintahannya. Pihaknya juga melihat tim ini bekerja kurang profesional dan tertutup, karena yang mereka minta hanyalah bukti kepemilikan dari masyarakat.
Sementara bukti alas HPL ITDC tidak berani mereka buka ke publik, karena selama ini beralasan HPL masyarakat tidak diperkenankan membuat alas hak seperti sertifikat dan ini tentu tindakan kesewenang wenangan yang dipertontonkan BUMN kepada rakyat.
“Semestinya ITDC menggugat Rakyat yang sudah menempati tanahnya puluhan tahun turun temurun dan oleh “broker plat merah “ ini di telantarkan begitu lama sekarang tiba tiba datang menghapus sebagian besar kepemilikan rakyat dengan cara cara yang tidak elok dan mengabaikan rasa keadilan dan hak asasi manusia,” jelasnya.
Untuk itu pihaknya meminta Gubernur NTB Zulkiflimansyah untuk segera sadar diri dan berpihak kepada rakyat dan meminta kepada tim yang bekerja untuk memutuskan perkara dengan seadil-adilnya, karena masyarakat tidak ada pernah mau menyerah, kemana mereka akan pergi dan tinggal, kemana mereka akan berteduh, masa iya Negara tega memperlakukan rakyat dengan kejam begitu.
“Pemuda pancasila meminta Presiden Jokowi tidak lantas percaya terhadap laporan bawahannya, karena soal tanah ini masih berlanjut sebelum ada win win solusi untuk rakyat pemilik lahan,” pungkasnya. (Ade)
