kicknews.today – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Satker Gili Matra menjalin kolaborasi strategis dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam menangani persoalan sampah di kawasan Gili Matra (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air). Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen nasional mewujudkan Laut Sehat Bebas Sampah Tahun 2029.
Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, mengatakan bahwa sinergi antara KKP dan Pemda KLU merupakan langkah penting dalam menjaga kebersihan dan keberlanjutan ekosistem laut di kawasan konservasi. Gili Matra dipilih sebagai salah satu fokus utama penanganan karena statusnya sebagai kawasan konservasi sekaligus destinasi wisata internasional.
“KKP memiliki program target 2029 laut bebas sampah. Sampah ini berasal dari berbagai sumber, seperti muara sungai, pulau-pulau kecil, kawasan pesisir, pelabuhan, dan aktivitas laut,” ujarnya, Kamis (23/10/2025).
Menurut Ahmad, Gili Matra diproyeksikan menjadi model pengelolaan sampah terpadu bagi pulau-pulau kecil di Indonesia. Langkah awal akan dimulai dengan pemetaan data dan sumber timbulan sampah agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
“Sebagai bentuk dukungan, KKP berencana memberikan bantuan alat incinerator atau pembakar sampah yang telah lulus uji. Bantuan ini diharapkan mampu mengatasi penumpukan sampah di kawasan Gili secara berkelanjutan,” katanya.
Ahmad menegaskan, kolaborasi ini juga menargetkan terwujudnya zona bebas sampah (zero waste area) di Gili Matra, dengan penanganan menyeluruh terhadap sampah lama dan baru. Ia berharap Pemkab Lombok Utara segera menyiapkan regulasi pendukung seperti Peraturan Bupati yang memperjelas mekanisme dan tanggung jawab pengelolaan sampah di tingkat daerah.
“Kami berharap ke depan Pemda dapat segera menerbitkan regulasi, seperti Peraturan Bupati, untuk memberikan payung hukum dan memperkuat sistem pengelolaan sampah di KLU,” tegasnya.
Sementara, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar menyambut positif kolaborasi tersebut. Menurutnya, Gili Trawangan, Meno, dan Air merupakan aset penting daerah yang tidak hanya menopang sektor pariwisata, tetapi juga menjadi wajah Lombok Utara di mata dunia.
“Sebenarnya masalah sampah di Gili Matra disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memadai. Ini menjadi atensi kita juga di Pemda,” ungkap Najmul.
Najmul berharap, kehadiran KKP di Lombok Utara dapat menjadi solusi permanen dalam mengatasi persoalan lingkungan di kawasan kepulauan tersebut.
“Kami berharap permasalahan yang ada di Gili Matra dapat terjawab tuntas dengan kehadiran Kementerian Kelautan dan Perikanan di KLU,” tutupnya. (gii/*)
