kicknews.today – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) didampingi Bawaslu Kabupaten Lombok Utara (KLU) melaksanakan program Bawaslu Mengajar di SMAN 1 Tanjung, Kamis (15/01/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Menanamkan Nilai-Nilai Integritas dan Pengawasan Partisipatif” sebagai upaya membangun kesadaran demokrasi sejak dini bagi generasi muda calon pemilih.
Ketua Bawaslu Provinsi NTB, Itratip mengatakan program ini merupakan bagian dari pesan demokrasi yang disampaikan langsung dari ruang-ruang kelas sekolah. Tujuannya untuk menumbuhkan pemahaman kolektif tentang pentingnya demokrasi, khususnya bagi pemilih pemula di NTB, terutama di Lombok Utara.
“Kegiatan ini kami usung dalam Program Bawaslu Mengajar di NTB untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya demokrasi bagi calon pemilih, khususnya di KLU,” ujar Itratip.
Dia menjelaskan, kegiatan Bawaslu Mengajar di SMAN 1 Tanjung merupakan pelaksanaan perdana hasil koordinasi antara Bawaslu KLU dengan pihak sekolah. Pola pembelajaran dilakukan melalui metode diskusi interaktif, di mana jajaran Bawaslu hadir langsung sebagai narasumber.
Adapun materi yang disampaikan meliputi pemahaman dasar demokrasi, dimensi kesejarahan pemilu, hingga nilai-nilai integritas yang diselaraskan dengan kurikulum kewarganegaraan dan sejarah, termasuk perkembangan kemerdekaan serta kebhinekaan Indonesia.
“Pesertanya para siswa dan siswi SMAN 1 Tanjung. Mereka mengikuti kegiatan dengan khidmat, menyimak materi, dan aktif berdiskusi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Itratip menekankan pentingnya peran generasi muda dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama menjelang Pemilu mendatang. Ia mengingatkan bahwa meskipun para siswa belum memiliki hak pilih pada Pemilu 2024, namun pada Pemilu 2029 mereka sudah berhak menentukan pilihan.
“Gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Jadilah pemilih yang cerdas dan berintegritas,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Itratip juga menyoroti bahaya praktik politik uang, isu SARA, politik identitas, serta politisasi aparatur negara yang kerap muncul dalam setiap kontestasi pemilu dan berpotensi merusak kualitas demokrasi.
“Politik uang sangat berbahaya karena memberi ruang bagi calon yang hanya bermodal uang tanpa kualitas. Jika adik-adik melihat praktik ini, ingatkan keluarga dan orang tua kita,” ujarnya.
Sementara, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Lombok Utara, Ria Sukandi menyampaikan bahwa program Bawaslu Mengajar merupakan inisiatif Bawaslu NTB yang ke depan akan dilaksanakan di sekolah-sekolah seluruh kabupaten dan kota di NTB.
“Tujuan kami hadir adalah menyampaikan nilai-nilai integritas dan semangat demokrasi kepada generasi muda,” kata Ria.
Menurutnya, program ini juga menjadi strategi reflektif untuk mengingatkan kembali bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India dari sisi jumlah penduduk. Namun, berdasarkan laporan Economist Intelligence Unit (EIU), kualitas demokrasi Indonesia masih beragam dan kerap dikategorikan sebagai flawed democracy.
“Karena itu, Bawaslu terus berupaya menjalankan perannya sebagai lembaga pengawal keadilan pemilu demi menjaga keberlangsungan demokrasi di negeri ini,” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 1 Tanjung, Putu Desy Wulandari, S.Pd., menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bawaslu di sekolahnya.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang telah berkunjung dan berbagi pengetahuan di SMAN 1 Tanjung. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi anak-anak kami,” katanya. (gii)
