Oleh: Bang Abi
Dalam diskusi publik tentang kendaraan dinas pemerintah, sering muncul satu pertanyaan yang terdengar sederhana: mengapa pemerintah tidak membeli kendaraan saja, tetapi memilih menggunakan sistem sewa atau layanan mobilitas?
Pertanyaan ini terlihat logis jika dilihat dari permukaan. Jika pemerintah membeli kendaraan, aset tersebut menjadi milik negara. Jika menyewa, pemerintah harus membayar setiap tahun.
Namun dalam praktik pengelolaan pemerintahan modern, persoalan kendaraan dinas tidak lagi dilihat hanya dari harga kendaraan di awal, melainkan dari seluruh siklus biaya yang muncul selama masa penggunaan.
Dalam sistem keuangan publik, kendaraan yang dibeli akan dicatat sebagai aset tetap dan mengalami depresiasi nilai setiap tahun. Selain penyusutan nilai, pemerintah juga harus menanggung biaya pemeliharaan, penggantian suku cadang, pajak kendaraan, asuransi, hingga risiko kerusakan.
Data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam berbagai laporan pengelolaan Barang Milik Negara menunjukkan bahwa kendaraan operasional pemerintah sering kali menimbulkan persoalan administrasi ketika memasuki usia tua. Banyak kendaraan yang sudah tidak layak pakai tetap tercatat sebagai aset karena proses penghapusan dan pelelangan membutuhkan prosedur panjang.
Di tingkat nasional, jumlah kendaraan operasional pemerintah sangat besar. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa ribuan kendaraan dinas digunakan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah setiap tahun untuk mendukung aktivitas birokrasi.
Ketika jumlah kendaraan mencapai skala besar, biaya yang harus ditanggung pemerintah tidak lagi hanya berupa harga kendaraan, tetapi juga biaya operasional sepanjang umur kendaraan tersebut.
Di sinilah muncul pendekatan baru dalam pengelolaan kendaraan operasional, yaitu menggeser model dari kepemilikan aset menuju layanan mobilitas.
Dalam model ini, kendaraan tidak dibeli sebagai aset, melainkan disediakan melalui kontrak layanan. Pemerintah membayar layanan mobilitas selama periode tertentu, sementara berbagai risiko operasional seperti perawatan, penggantian suku cadang, asuransi, dan penggantian unit menjadi tanggung jawab penyedia layanan.
Model ini dikenal dalam praktik manajemen aset sebagai full service lease.
Dalam perspektif keuangan pemerintahan, perubahan ini juga berkaitan dengan pergeseran dari belanja modal (capital expenditure/CAPEX) menuju belanja operasional (operational expenditure/OPEX).
Belanja modal menghasilkan aset yang harus dikelola dalam jangka panjang. Sementara belanja operasional lebih fokus pada penyediaan layanan tanpa menambah beban aset pemerintah di masa depan.
Pendekatan ini bukan hanya digunakan di Indonesia. Banyak pemerintah di berbagai negara mulai menggunakan sistem layanan untuk berbagai kebutuhan operasional, termasuk kendaraan dinas, teknologi informasi, hingga fasilitas kantor.
International Energy Agency juga mencatat bahwa sektor transportasi merupakan salah satu konsumen energi terbesar di dunia. Karena itu, modernisasi kendaraan operasional pemerintah juga mulai dikaitkan dengan agenda transisi energi dan efisiensi operasional.
Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan target Net Zero Emission 2060 dan mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, termasuk Instruksi Presiden tentang penggunaan kendaraan bermotor listrik di instansi pemerintah.
Artinya, perubahan cara pemerintah mengelola kendaraan operasional bukan hanya soal kendaraan semata, tetapi juga terkait dengan perubahan sistem energi, teknologi transportasi, dan tata kelola pemerintahan.
Dalam banyak kasus, diskusi publik sering terjebak pada satu angka: harga kendaraan. Padahal yang jauh lebih menentukan adalah total biaya sepanjang masa penggunaan kendaraan tersebut.
Di sinilah letak perbedaan cara pandang antara pendekatan tradisional dan pendekatan manajemen aset modern.
Pendekatan lama berfokus pada kepemilikan kendaraan. Pendekatan baru berfokus pada layanan mobilitas yang efisien dan terkelola dengan baik.
Karena itu, dalam pengelolaan pemerintahan modern, pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi sekadar apakah kendaraan dibeli atau disewa.
Pertanyaannya adalah: sistem mana yang paling efisien untuk memastikan layanan pemerintahan berjalan dengan baik tanpa menambah beban biaya dan risiko di masa depan.
Dan dalam banyak kasus, jawabannya tidak selalu harus berupa kepemilikan aset. (*)
