kicknews.today – Keracunan siswa akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan terus dilakukan evaluasi oleh pemerintah pusat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan persoalan yang dihadapi di lapangan bukan menjadi alasan pemerintah untuk menghentikan program yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu.
”Nanti kalau ada kekurangan ini akan diperbaiki, bukan masalah persentase mereka yang keracunan, tetapi berapa pun mereka akan menjadi perhatian. Tetapi bukan berarti program besar ini lalu kemudian dihentikan,” kata Mu’ti saat ditemui di Mataram, Selasa (21/10/2025)
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan, Dalam rapat kabinet yang digelar pada Senin (20/10/2025), Presiden Prabowo juga menyoroti kasus keracunan siswa penerima MBG. Menurut Mu’ti, Prabowo menekankan bahwa berapa pun jumlah siswa yang terdampak harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Untuk itu, Mu’ti memastikan, program MBG yang menelan dana ratusan triliun rupiah itu, akan tetap menjadi prioritas Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, yakni bakal tetap dilanjutkan meski sudah banyak siswa yang keracunan di beberapa daerah, termasuk NTB.
”Tidak berarti kemudian karena ada masalah itu program besar ini dihentikan, tetap terus dilanjutkan dengan perbaikan-perbaikan ya,” tandasnya.
Mu’ti mengakui pelaksanaan program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan, tapi akan terus diperbaiki. Karena itu, upaya pencegahan juga telah dibahas lintas kementerian, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan
“Kalau pencegahan kan sudah ada pembahasan di lintas kementerian termasuk dengan Menteri Kesehatan,” katanya.
Dalam evaluasi tersebut, Mu’ti menyebut seluruh stakeholder sepakat membuat posko kepekaan untuk menghindari siswa keracunan MBG di berbagai daerah.
”Begitu, tapi juga ditingkatkan misalnya supervisi di dapur-dapur SPPG sebelum makanannya didistribusikan, sudah mulai ada pengetatan di situ,” katanya
Lebih lanjut Mu’ti mengatakan pemerintah telah menonaktif sementara SPPG yang bermasalah untuk dilakukan pembenahan.
“Nah yang penting sekali lagi ini prioritas Bapak Presiden dan responsnya juga dari beberapa survei di antara program Pak Presiden yang diapresiasi masyarakat juga MBG,” katanya.
Selain itu, Untuk meningkatkan pengawasan terhadap program ini, Mu’ti mengatakan pemerintah melibatkan guru dengan upah Rp100 ribu per hari. (wii)
