Mendagri ingatkan PJ Kepala Daerah untuk tidak terlibat politik praktis

Pj Bupati Lombok Timuir saat mengikuti rakor secara virtual dengan Mendagri, Rabu (27/3/2024).
Pj Bupati Lombok Timuir saat mengikuti rakor secara virtual dengan Mendagri, Rabu (27/3/2024).

kicknews.today – Mentri Dalam Negri (Mendagri) gelar rapat koordinasi (rakor), hal itu ia lakukan untuk mengoptimalkan kinerja Penjabat Kepala Daerah (KDH). Tidak hanya itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian juga membahas sejumlah isu strategis terkait pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah.

Mendagri ingatkan pada Pj KDH dalam hal ini, PJ Bupati Lombok Timur, H.M Juaini Taofik bahwa posisi saat ini merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat untuk  mengisi kekosongan kekuasaan karena berakhirnya masa jabatan kepala daerah definitif dan memberikan pelayanan kepada publik sebagai bukti kehadiran negara. Karena itu para Pj. KDH diminta untuk tetap loyal kepada Kementerian Dalam Negeri dengan melaksanakan tugas dan menunjukkan kinerja yang baik.

“Hilangkan pemikiran untuk kepentingan diri sendiri, jangan terlibat kasus hukum,” katanya pada Rabu (27/3/2024).

Ia menekankan salah satu tugas Pj. KDH  adalah menyukseskan Pilkada yang dijadwalkan 27 November mendatang. Diingatkannya untuk tidak terlibat politik praktis meski disisi lain ia mempersilahkan Pj. KDH yang hendak menggunakan hak politiknya untuk mengundurkan diri.

“Saya juga mengingatkan agar menjaga angka inflasi saat ini di 2,75%, serta menjaga ketersediaan bahan pokok penting dan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Di samping itu memantau arus mudik maupun balik juga diharapkan dapat dilakukan,” kata Mendagri.

Kendati merupakan kegiatan rutin tahunan ia meminta agar menjadi perhatian, utamanya dari aspek keselamatan dan kenyamanan. (cit)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI