kicknews.today – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Rektor (Pilrek) Universitas Mataram (Unram) periode 2026–2029, suhu politik di kampus terbesar di Nusa Tenggara Barat itu mulai memanas. Di tengah hiruk-pikuk dinamika internal, suara penyejuk datang dari tokoh adat dan masyarakat yang menyerukan agar proses Pilrek Unram tetap berada di jalan yang lurus — sesuai etika, aturan, dan marwah akademik.
Pengerakse Agung Majelis Adat Sasak (MAS), Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan, SH., MH., mengingatkan semua pihak agar menahan diri dan menjaga kondusivitas kampus. Ia menegaskan, Unram sebagai lembaga pendidikan tinggi tertua dan terbesar di NTB seharusnya menjadi teladan demokrasi akademik yang beretika, bukan arena intrik kekuasaan.
“Kami dari Majelis Adat Sasak berharap proses pemilihan Rektor Unram berjalan dengan aman, tenteram, dan mengedepankan aturan hukum. Unram ini perguruan tinggi terbesar di NTB, sudah semestinya menjadi contoh dalam demokrasi kampus yang beretika,” ujarnya, Minggu (26/10).
Lalu Sajim menilai, Universitas Mataram memiliki peran besar bukan hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga simbol peradaban masyarakat NTB. Ia mengapresiasi kemajuan Unram dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari prestasi akademik, reputasi nasional, hingga penataan infrastruktur kampus yang semakin modern.
“Capaian itu menjadi kebanggaan kita bersama. Karena itu, mari kita jaga dan rawat agar Unram tetap menjadi rumah besar bagi generasi intelektual NTB,” imbuhnya.
Seruan moral dari Majelis Adat Sasak ini muncul di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap proses Pilrek Unram yang disebut mulai diwarnai dinamika di tingkat senat, sanksi etik kandidat, hingga isu hukum yang menyentuh sejumlah fakultas. Situasi ini dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan apabila tidak disikapi dengan arif dan proporsional.
Sebelumnya nada lebih tegas datang dari Laskar Sasak, organisasi masyarakat berbasis kultural yang menilai Universitas Mataram kini tengah kehilangan arah akibat manuver politik praktis di internal kampus. Ketua DPP Laskar Sasak, Lalu M. Ali Sadikin, S.Pd., S.H., M.Pd., atau akrab disapa Miq Denta, menyebut ada indikasi kuat adanya upaya sistematis untuk menjegal kandidat-kandidat potensial, baik di tingkat senat maupun dalam proses menuju pemilihan rektor.
Ia mencontohkan kasus sanksi etik terhadap Dr. Ansar di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri (Fatepa) serta Prof. Dr. dr. Hamsu Kadriyan, Sp.THT-KL(K) di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), yang menurutnya menjadi contoh nyata bagaimana kekuasaan digunakan secara politis untuk menghalangi figur akademik independen dan berintegritas.
“Kami melihat ada pola rekayasa etik untuk mengunci calon-calon potensial. Ini bukan lagi dinamika akademik, tapi sudah menjadi politik kekuasaan yang kotor. Kalau Unram ingin bersih, bersainglah secara fair tanpa menjegal,” tegasnya di Mataram, Sabtu (26/10).
Miq Denta menambahkan, kejanggalan semakin mencolok setelah Rektor Unram Prof. Bambang secara terbuka disebut telah menyatakan dukungan terhadap salah satu kandidat dari kelompoknya sendiri. Menurutnya, hal tersebut melanggar prinsip netralitas dan menimbulkan konflik kepentingan serius dalam seluruh tahapan Pilrek.
“Bagaimana mungkin proses pemilihan rektor bisa dianggap adil kalau rektornya sendiri sudah berpihak dan menggunakan kewenangannya untuk menyiapkan jalan bagi calon tertentu?” ujarnya.
Atas kondisi itu, Laskar Sasak menyerukan kepada Kementerian Pendidikan, Tinggi, Riset, dan Teknologi (Kemendiktiristek) untuk segera turun tangan. Ada dua tuntutan utama yang disampaikan: pertama, menunda seluruh tahapan Pilrek Unram sampai dilakukan audit kepatuhan menyeluruh terhadap sistem dan etika penyelenggaraan; kedua, menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Rektor guna menggantikan Prof. Bambang selama audit berjalan untuk mencegah intervensi kekuasaan dan memastikan netralitas proses.
“Kementerian harus turun tangan. Ini bukan sekadar urusan kampus, tapi menyangkut nama baik NTB sebagai provinsi yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran,” lanjutnya.
Menurut Laskar Sasak, langkah tegas tersebut diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga kehormatan akademik Universitas Mataram sebagai simbol kemajuan pendidikan tinggi di Nusa Tenggara Barat.
“Unram bukan milik kelompok mana pun. Ia adalah kebanggaan seluruh masyarakat NTB. Karena itu kami tidak akan diam bila kampus ini dikotori oleh politik kekuasaan,” tegas Miq Denta.
Baik Majelis Adat Sasak maupun Laskar Sasak sepakat bahwa Unram harus kembali ke jalan lurus yakni jalan ilmu, menegakkan nilai moral dan budaya, serta menjauh dari praktik politik kotor.
“Kami ingin Universitas Mataram kembali pada jati dirinya: rumah ilmu, bukan rumah intrik,” pungkasnya. (bi)
