Lombok Utara segera punya pendopo resmi

Ilustrasi Pendopo. (Pixabay)

kicknews.today – Setelah hampir 17 tahun berdiri sebagai daerah otonom, Kabupaten Lombok Utara (KLU) akhirnya bersiap memiliki pendopo resmi untuk Bupati dan Wakil Bupati. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman (PUPR-KP) KLU saat ini tengah melakukan pengadaan lahan sebagai langkah awal pembangunan yang direncanakan mulai tahun depan.

 

Kepala Dinas PUPR-KP KLU, Kahar Rizal, menyampaikan bahwa lokasi pendopo untuk Bupati (Pendopo 1) telah ditetapkan di kawasan Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, sementara pendopo Wakil Bupati (Pendopo 2) direncanakan akan dibangun di Kecamatan Gangga.

 

“Penetapan lokasi sudah disesuaikan dengan arahan pimpinan. Tanjung untuk pendopo Bupati dan Gangga untuk pendopo Wakil Bupati,” ujar Kahar, Kamis (26/06/2025).

 

Dinas telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 miliar untuk pengadaan lahan tahun ini. Pembangunan fisik pendopo ditargetkan dimulai pada tahun anggaran 2026. Luas lahan yang disiapkan untuk pendopo Bupati mencapai 30 are, dan untuk pendopo Wakil Bupati sekitar 15 are.

 

“Nilai anggaran itu maksimal, nanti tim appraisal yang akan menilai kelayakan dan harga per are dari lahan yang dibutuhkan,” jelasnya.

 

Menurut Kahar, langkah ini penting untuk menjawab kebutuhan dasar pemerintahan. Pasalnya, sejak KLU berdiri, belum pernah ada rumah dinas resmi. Para kepala daerah selama ini hanya menggunakan rumah pribadi sebagai pendopo yang disewa oleh pemerintah daerah.

 

“Sudah empat kali ganti bupati tapi belum ada pendopo. Masa rumah dinas bupati dan wakil bupati tidak diperhatikan. Ini bukan sekadar fasilitas, tapi simbol keberadaan dan pelayanan pemerintahan yang representatif,” tegasnya.

 

Ia juga menyoroti aspek aksesibilitas dan efektivitas pelayanan. Menurutnya, jika bupati tinggal di lokasi yang sulit dijangkau, tentu akan memengaruhi mobilitas dan kegiatan pemerintahan.

 

“Bayangkan kalau rumah bupatinya jauh di atas perbukitan, bisa menyulitkan pelayanan. Karena itu pendopo resmi di lokasi strategis mutlak dibutuhkan,” pungkasnya.

 

Dengan dimulainya pengadaan lahan tahun ini, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berharap pembangunan pendopo dapat segera direalisasikan sebagai penunjang utama kegiatan kepala daerah sekaligus cerminan kematangan birokrasi daerah termuda di NTB ini. (gii)

Facebook
Twitter
WhatsApp
Email

Kontributor →

Kontributor kicknews

Artikel Terkait

OPINI