kicknews.today – Kawasan wisata unggulan Tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali bergeliat. Selama periode high season liburan pertengahan tahun ini, kunjungan wisatawan mencapai angka fantastis, yakni sekitar 3 ribu orang per hari. Bahkan, tingkat okupansi dan pemesanan hotel di kawasan tersebut tercatat menembus lebih dari 90 persen hingga Agustus mendatang.
Namun, di tengah optimisme dan geliat pariwisata yang membaik, muncul kembali bayang-bayang persoalan krusial ketersediaan air bersih, terutama terkait operasional Sistem Pengolahan Air Laut Menjadi Air Bersih (SWRO) yang menuai polemik hukum.
Ketua Gili Hotel Association (GHA), Lalu Kusnawan, menegaskan perlunya kehati-hatian meski tren kunjungan menunjukkan grafik positif. Ia mengimbau seluruh pelaku pariwisata untuk tidak terlena, mengingat infrastruktur dasar seperti air bersih tetap menjadi kunci keberlanjutan pariwisata di Tiga Gili.
“Ini berarti trennya sangat positif. Cuma di periode sekarang ini kita harus betul-betul lebih bersama hati-hati, jangan terlalu terlena,” ujarnya, Selasa (29/07/2025).
GHA, kata Kusnawan telah mengambil langkah proaktif dengan menyurati Bupati KLU, jajaran pemerintah terkait, hingga Presiden RI. Tujuannya jelas, mencari solusi atas polemik SWRO yang dikhawatirkan bisa mengganggu pasokan air bersih jika tidak segera ditangani.
“Apapun itu, kalau seandainya ada masalah hukum, silakan dilanjutkan. Tapi jangan sampai air mati. Ada kepentingan yang lebih besar. Saya mendukung proses hukum, tapi air harus tetap mengalir,” tegasnya.
Kondisi paling memprihatinkan, lanjutnya, dirasakan oleh warga dan pelaku usaha di Gili Meno, yang hingga kini belum memperoleh pasokan air bersih yang layak. Meski demikian, Kusnawan optimistis, apalagi setelah mendengar bahwa Bupati KLU tengah menyiapkan langkah konkret dalam waktu dekat.
“Semoga ini bisa terealisasi dengan baik, sesegera mungkin, dengan win-win solution,” imbuhnya.
Terkait potensi dampak proses hukum terhadap operasional SWRO, Kusnawan menilai hal tersebut tidak akan mengganggu langsung selama pemerintah bertindak cepat. GHA sendiri telah mendorong dikeluarkannya diskresi atau kebijakan khusus oleh Bupati, agar pasokan air tetap terjamin tanpa terhalang aspek hukum yang sedang berproses.
“Saya yakin pemerintah tidak akan mungkin tutup mata. Tidak mungkin menyengsarakan rakyat dan pelaku usaha. Saya tetap berpikir positif soal ini,” tutupnya. (gii)
