kicknews.today – Pemerintah Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama kepala daerah se-NTB di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Senin (25/8). Hadir dalam kesempatan tersebut Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Penjabat Sekda Provinsi NTB Lalu Moh. Faozal. Serta Sejumlah kepala daerah se NTB.
Rakor ini membahas berbagai isu strategis, mulai dari Program Desa Berdaya, Lingkungan dan Rehabilitasi Lahan, Pemantapan Infrastruktur Daerah, hingga Optimalisasi Lahan di NTB. Selain itu, sejumlah program nasional juga menjadi perhatian, seperti Sekolah Rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Penataan Pegawai Non-ASN, serta Program Makan Bergizi Gratis.
Ada pun isu pertama yang menjadi topik adalah program percepatan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dicanangan Presiden Prabowo. Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal atau akrab disapa Miq Iqbal, menekankan pentingnya keselarasan visi dan misi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Miq Iqbal mengapresiasi upaya para bupati dan wali kota dalam mempersiapkan pembentukan Kopdes ini
Ia juga menyarankan agar Kopdes Merah Putih bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada. Kolaborasi ini bertujuan agar kedua lembaga dapat saling melengkapi, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Kami harap pemerintah kabupaten/kota terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB agar kebijakan yang diambil tepat sasaran. Kopdes ini dibangun dengan asas kerakyatan dan bertujuan untuk memperkuat ekonomi lokal,” ujar Miq Iqbal.
Isu kedua yang dibahas adalah program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan laporan Staf Ahli Setda Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik, progres pelaksanaan program MBG di NTB termasuk yang tercepat secara nasional. Dan Untuk memastikan program ini berjalan maksimal, Pemprov NTB mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk segera membentuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
SPPG sendiri berfungsi sebagai dapur umum untuk memproduksi dan mendistribusikan makanan bagi penerima manfaat program.
Gubernur meminta percepatan pembentukan Satgas SPPG di setiap daerah, mencontoh Satgas Pengaduan yang sudah ada di tingkat provinsi.
Miq Iqbal juga menekankan agar bahan pangan untuk program MBG bisa dipasok dengan memberdayakan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal.
Ia bahkan berencana menggandeng pondok pesantren sebagai proyek percontohan, di mana jamaah dan masyarakat sekitar bisa menjadi pemasok bahan pangan.
Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat pedesaan, terutama di wilayah 3T (terluar, terdepan, dan tertinggal).
Selain dua isu tersebut, Rakor juga membahas kelanjutan pembangunan Sekolah Rakyat dan rencana pertemuan khusus untuk membahas isu lingkungan di Pulau Sumbawa.
Gubernur menegaskan bahwa Rakor semacam ini penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota. Ia pun berharap Rakor bisa digelar secara rutin.
“Saya dan Bu Wagub paling bahagia karena kita akhirnya bisa melaksanakan rakor pertama, dan mudah-mudahan ini akan kita buat sebagai tradisi. Tiga bulan sekali menyelenggarakan rakor seperti ini sehingga kita bisa mengkoordinasikan seluruh program-program kita, karena saya yakin rakor ini adalah untuk kebaikan NTB,” ujar Gubernur.
Ia juga berharap pada pertemuan selanjutnya, pemerintah kabupaten/kota dapat lebih awal menetapkan isu-isu yang akan dibahas sehingga dapat dirumuskan solusi konkret.
Di akhir Rakor, disepakati beberapa poin penting, antara lain pembentukan Satgas untuk mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Desa Berdaya, serta Rehabilitasi Lahan. Ke depan, Rakor juga akan difokuskan pada isu-isu prioritas, seperti lingkungan dan revitalisasi irigasi. (wii)
