in

UHC Beban Pemerintah Pusat atau Daerah?

Oleh : dr. Hermin Hidayati Pratiwi (Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya)

Masalah kesehatan merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Karena dengan banyaknya penduduk serta struktur geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan, secara otomatis penyebaran fasilitas Kesehatan maupun tenaga Kesehatan menjadi kendala untuk pemerataan pelayanan Kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ditambah dengan tingkat ekonomi rakyat Indonesia, makin menambah peliknya masalah Kesehatan di Indonesia.

Menurut data IMF pendapatan perkapita Indonesia dalam hal ini diukur dari Produk Domestik Bruto, sangat jauh dibawah pendapatan PDB negara maju. Jadi untuk dikatakan Ekonomi Indonesia baik, jelas tidak mungkin. Rendahnya pendapatan per kapita Indonesia menjadi salah satu hambatan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyatnya. Hal ini bisa dilihat dari mutu pelayanan Kesehatan di Indonesia.

Selain tingkat Pendidikan serta Ekonomi, Kesehatan juga merupakan ukuran untuk menentukan mutu dari sumber daya manusia (Human Development Index ). Kesehatan adalah hak dasar setiap individu dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan termasuk masyarakat miskin. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28 ayat (1) H Undang Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”.

Untuk mewujudkan sebuah pelayanan kesehatan yang baik dibutuhkan sebuah sistem atau perangkat jasa pelayanan kesehatan. Konsep keberlangsungan jasa pelayanan kesehatan ini sudah tentu membutuhkan dukungan personel yang besar, teknologi kesehatan yang tinggi, dan keahlian tenaga kesehatan yang memadai.

Seperti kita ketahui bersama, sistem jaminan Kesehatan di Indonesia mengalami perubahan dalam waktu ke waktu. Terakhir, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, mengeluarkan Undang Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (selanjutnya disebut sebagai UU SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan menunjuk PT Askes (Persero) untuk menjadi penyelenggara program jaminan sosial dengan skema asuransi sosial di bidang kesehatan dan namanya diubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan). Tepatnya 1 Januari 2014, terwujud transformasi dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Setelah jaminan Kesehatan di Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan, masalah terkait pelayanan Kesehatan di Indonesia tidak berkurang. Ada empat keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Permasalahan yang pertama adalah masalah antrian, kapan paien akan dilayani, kapan pasien bertemu dokter. Kedua ditolak di rumah sakit padahal sebagain merasa yakin padahal umum ada tapi BPJS ternyata tidak melayani. Ketiga adalah masalah pelayanan tindakan tertentu seperti operasi yang kerap mundur atau sulitnya mendapatkan jadwal Tindakan. Terakhir masalahnya adalah perihal administrasi surat rujukan yang harus selalu diupdate khususnya peserta dengan biaya penyakit yang butuh biaya besar seperti cuci darah atau masalah ginjal.

Selain dari peserta, keluhan juga berasal dari pemberi pelayanan. Dari klinik sampai Rumah sakit pernah merasakan tunggakan pembayaran oleh BPJS. Rumah Sakit sebagai fasilitas Kesehatan yang mempunyai fungsi salah satunya adalah sebagai penyedia dan penyelenggara pelayanan medis, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan Kesehatan. Rumah Sakit tentunya juga memiliki kendala apabila pembayaran klaim yang tidak lancar. Selain itu klaim pending maupun klaim dispute menjadi masalah tersendiri bagi RS.

Pada tahun 2014, sebagai bentuk komitmen untuk memberikan perlindungan hak kesehatan, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diperuntukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Program ini merupakan upaya konkrit pemerintah untuk memberikan jaminan Kesehatan semesta atau Universal Healthcare Coverage (UHC).

Setelah adanya jaminan Kesehatan berdasarkan UU SJSN, pelayanan Kesehatan bagi masyarakat tidak mampu tidak serta merta hilang. Hal ini disebabkan, masih banyak masyarakat Indonesia belum mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS. BPJS Kesehatan mencatat, peserta JKN sebanyak 229,51 juta orang pada November 2021. Jika dibandingkan dengan populasi Indonesia, maka 83,89% penduduk di dalam negeri telah mengikuti program JKN. Sedangkan, sisanya sebanyak 16,11% penduduk Indonesia masih belum terdaftar di program tersebut. Secara rinci, jumlah peserta aktif BPJS Kesehatan mencapai 190,38 juta orang hingga November 2021. Sementara jumlah peserta non-aktif BPJS sebesar 39,14 juta orang. Berdasarkan segmennya, peserta yang masuk kategori penerima bantuan iuran (PBI) sebanyak 99,15 juta orang. Sebanyak 40,71 juta peserta masuk kategori pekerja penerima upah (PPU). Ada pula 30,92 juta peserta yang merupakan pekerja bukan penerima upah (PBPU). Kemudian, 4,4 juta peserta masuk kategori bukan pekerja (BP).

Sedangkan menurut data Kementerian Sosial (Kemensos) masyarakat yang menerima PBI BPJS Kesehatan sekitar 74,4 juta identitas masyarakat miskin. Masih terdapat 22,3 juta orang yang belum teregistrasi. Dengan kuota PBI sebanyak 96,8 juta orang, berarti terdapat sekitar 24.179.655 juta jiwa yang belum terdaftar sebagai penerima PBI. Tetapi di dapatkan data sebanyak 12.633.338 orang di antaranya sudah teridentifikasi, tetapi identitas mereka belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Dengan demikian, masih tersisa 9.746.317 kuota PBI yang belum terpakai. Kuota tersisa ini, kata, nanti akan diisi setelah ada perbaikan data di daerah. Perbaikan itu berupa data migrasi PBI daerah menjadi PBI nasional, data bayi baru lahir yang saat ini belum memiliki NIK, dan data pekerja yang sudah enam bulan menganggur karena PHK.

Fakta di lapangan berkata bahwa, ada masyarakat yang tergolong tidak mampu, tetapi tidak masuk dalam kepersertaan PBI BPJS Kesehatan. Hal ini bisa menjadi masalah bagi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Masing-masing daerah memilik kebijakan berbeda-beda. Sebagai contoh di daerah Lombok Barat Provinsi NTB, masyarakat yang tidak mampu dan membutuhkan pelayanan Kesehatan bisa memakai Bantuan Biaya yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan setempat dengan dana yang berasal dari anggaran daerah. Akan tetapi tarif pelayanan yang disepakati maksimal 7,5 juta, apabila tarif pelayanan melebihi kuota, maka dibebankan kepada pasien. Bila ternyata pasien tidak mampu bayar kelebihan kuota, hal ini otomatis menjadi beban bagi Rumah Sakit. Dari sini muncul pertanyaan, Siapakah yang bertanggung jawab atas pelayanan Kesehatan masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai kartu BPJS PBI? Apakah tanggung jawab Pemerintah Daerah? Bila pemerintah Daerah tidak mampu, apakah Pemerintah Pusat Lepas tangan? Apabila dilihat dari Undang-Undang yang berlaku, harusnya, UHC itu tanggung jawab Negara, bukan hanya dibebankan kepada Pemerintah Daerah.

Editor: Awen

Laporkan Konten