in

KerenKeren SukaSuka

Pentingnya Kesejahteraan yang Berkeadilan Bagi Dokter dan Transformasi Sumber Daya Manusia Bidang Kesehatan di Indonesia

Oleh: dr. Wiwik Nurlaela

Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum Kesehatan FH Universitas Hang Tuah Surabaya Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Puskesmas Indonesia Wilayah NTB
Anggota IDI Cabang Mataram Wilayah NTB

Resmi diundangkannya UU No. 13 Tahun 2022 sejak 16 Juni lalu berimplikasi terhadap pembentukan UU di negeri kita tercinta ini dengan metode omnibus law. Termasuk wacana penyusunan Rancangan UU Kesehatan Omnibus Law. Aturan sapu jagad di bidang kesehatan ini nantinya akan mencabut 9 UU dan merevisi 3 UU lainnya. Diantara UU yang akan dicabut tersebut antara lain UU Kesehatan, UU Praktik Kedokteran, UU Tenaga Kesehatan, UU RS, UU Keperawatan dan UU Kebidanan, serta yang akan diubah diantaranya adalah UU Pendidikan Kedokteran. Harapan pembentukan UU Kesehatan Omnibus Law ini nantinya dapat mendorong kemandirian di sektor kesehatan serta meningkatkan pelayanan kesehatan. Termasuk di dalamnya hal distribusi tenaga kesehatan menjadi lebih merata dan kecukupan tenaga kesehatan.

Adanya Kebijakan RUU Kesehatan Omnibuslaw ini mendukung tercapainya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) IV tahun 2020-2024. RPJMN bidang kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan sebagaimana visi Presiden yang meliputi (1) Meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, (2) Mempercepat perbaikan gizi masyarakat, (3) Memperbaiki pengendalian penyakit, (4) Gerakan masyarakat hidup sehat (GERMAS), dan (5) Memperkuat sistem kesehatan dan pengendalian obat dan makanan. Untuk mencapai tujuan RPJMN bidang kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan berkomitmen untuk melakukan transformasi sistem kesehatan. Transformasi penopang kesehatan yang dimaksud meliputi 6 pilar, yakni (1) transformasi layanan primer, (2) transformasi layanan rujukan, (3) transformasi sistem ketahanan kesehatan, (4) transformasi sistem pembiayaan kesehatan, (5) transformasi SDM Kesehatan dan (6) transformasi teknologi kesehatan.

Carut marut distribusi tenaga kesehatan, khususnya Dokter, sampai saat ini setelah 77 tahun kita merdeka masih terjadi. Indonesia dengan 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, distribusi Dokter terpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Bahkan 5% puskesmas yang merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan tidak memiliki dokter dari total 10.292 Puskesmas. Langkah Kementerian Kesehatan melakukan transformasi bidang kesehatan diharapkan dapat segera memenuhi layanan dasar dengan persentase puskesmas tanpa dokter di tahun 2024 menjadi 0% yang merupakan indikator kinerja Kementerian Kesehatan dalam RPJMN.

Dari segi kecukupan tenaga dokter, masih jauh dari standar. Rasio jumlah dokter umum dibanding jumlah penduduk baru mencapai 0,42 dokter per 1000 penduduk, jauh dibawah standar WHO dengan rasio 1 dokter per 1000 penduduk. Sedangkan rasio dokter spesialis per 1000 penduduk lebih memprihatinkan dengan kisaran angka 0,010 sampai 0,030, lebih rendah dari rasio dokter spesialis di Negara maju. Angka tersebut sesuai dengan data IDI, dimana jumlah Dokter umum mencapai 159.810 orang dan dokter spesialis 42.984 orang.

Keseriusan pemerintah dalam memenuhi pemerataan dan kecukupan jumlah dokter di fasilitas kesehatan milik pemerintah dilakukan dengan PTT, Nusantara Sehat, Penugasan Khusus, Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) yang berubah menjadi Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDS), Program Internsip dan membuka formasi tenaga dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis pada setiap pengadaan PNS. Namun sayangnya minat dokter spesialis untuk melamar PNS masih sepi sebagaimana yang terjadi pada pengadaan PNS tahun 2021 lalu. Ada beberapa faktor penyebab hal tersebut terjadi, diantaranya insentif maupun penghasilan yang diterima dokter masih rendah, tidak sebanding dengan kompetensi dan skill khusus yang dimiliki Dokter , serta tidak sebanding dengan risiko kerja dan beban kerja yang dialami.

Sebagai gambaran, besaran penghasilan dokter Puskesmas rata-rata 6,7 juta perbulan jauh dari yang diharapkan dengan kisaran 10-12 juta perbulan. Hal ini menyebabkan dokter mencari penghasilan lain diluar Puskesmas, seperti melakukan praktik mandiri. Kegiatan Dokter melakukan praktik mandiri diluar PNS dibolehkan di Indonesia , dimana Dokter dapat melakukan praktik di maksimal 3 (tiga) tempat, termasuk dibolehkan bekerja di fasilitas kesehatan swasta maupun klinik pribadi, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Izin Praktik Kedokteran.

Kondisi ini berbeda dengan Malaysia, dimana Dokter Kerajaan Malaysia tidak diperkenankan bekerja di rumah sakit swasta maupun klinik pribadi. Mereka dituntut hanya fokus memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya. Namun dari sisi penggajian dan tunjangan, mereka memperoleh angka jauh dari Dokter PNS di Indonesia. Kisaran gaji jabatan Dokter Kerajaan Malaysia dengan jabatan terendah adalah Rp 9.925.496 – Rp 32.521.408, sedangkan untuk jabatan tertinggi kisarannya sebesar Rp 20.820.976- Rp 44.646.208. Berbeda jauh dengan Jabatan Fungsional Dokter di Indonesia. Menurut yang tertera dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, bahwa PNS dengan golongan ruang III-b sebagaimana posisi Dokter diangkat pertama kali menjadi PNS, memperoleh gaji pokok sebesar Rp 2.688.500.

Dokter PNS yang bekerja di fasilitas kesehatan milik pemerintah, dapat menduduki posisi sebagai jabatan administratif maupun jabatan fungsional. Dokter PNS yang menduduki jabatan fungsional terbagi dalam 4 (empat) jenjang jabatan karir , dari yang terendah sampai dengan tertinggi, yaitu: Dokter Ahli Pertama, Dokter Ahli Muda, Dokter Ahli Madya dan Dokter Ahli Utama. Dokter sebagai PNS juga akan menempati pangkat tertentu, yang merupakan kedudukan yang menunjukkan tingkatan jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan.

Jabatan fungsional Dokter diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yakni Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya. Kepmenpan Jabatan Fungsional Dokter ini dinilai sudah tidak mengikuti perkembangan pengelolaan PNS yang berbasis merit system yang mengutamakan kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi. Kepmenpan ini juga tidak mengikuti perkembangan dan tuntutan hukum terkini.

Semoga dengan langkah transformasi bidang kesehatan yang dijalankan Kementerian Kesehatan, khususnya transformasi SDM Kesehatan tidak hanya soal kecukupan dan pemerataan tenaga dokter. Namun didukung dengan memberikan kesejahteraan yang layak bagi dokter serta kepastian hukum yang nantinya diakomodir dalam RUU Kesehatan Omnibuslaw. Sudah saatnya pemerintah menetapkan besaran pendapatan minimal yang diperoleh seorang Dokter sebagai sebuah profesi (Upah Minimum Profesi). Bukan berdasarkan Upah Minimum Regional (UMR). Diiringi dengan pemberian jaminan asuransi kesehatan tambahan diluar BPJS Kesehatan. Dengan demikian pemerataan pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi suatu keniscayaan. (*)

Editor: Awen

Laporkan Konten