in

Pengamanan Destinasi Jangan ‘Horor’, Polda NTB Perlu Perkuat Polisi Pariwisata

Nusa Tenggara Barat (NTB) punya banyak destinasi wisata. Di antaranya adalah kawasan Mandalika, yang sudah ditetapkan sebagai salah satu destinasi superprioritas nasional. Bulan Maret 2022 mendatang, Mandalika akan menjadi tuan rumah ajang balap motor dunia, MotoGP.

Perhelatan itu tentu saja merupakan peluang yang tak mungkin dilewatkan. Seluruh pemangku kepentingan terus berbenah. Menyiapkan infrastruktur, sarana prasarana penunjang, hingga sumber daya manusia yang akan terlibat. Boleh dikata, tak ada insan pariwisata yang tak antusias menyambut berkah, bukan hanya bagi Mandalika namun juga bagi destinasi-destinasi lain di Pulau Lombok khususnya dan NTB pada umumnya.

Beberapa waktu lalu, saya sempat menyaksikan sebuah video pendek yang diproduksi oleh Polda NTB. Menggambarkan profil para personel polisi pariwisata di Mandalika. Tampil dengan seragam berdasi, mereka tampak gagah berwibawa dan cantik menawan namun tetap ramah dan cekatan saat bertugas.

Tayangan video itu cukup melegakan saya. Terus terang saja, sebagai seorang pemerhati masalah keamanan, saya sempat risau dengan urusan keamanan destinasi-destinasi wisata di Pulau Lombok terutama. Apalagi nanti akan ada gelombang kunjungan wisatawan dalam jumlah cukup besar seiring gelaran MotoGP. Tentu saja dengan catatan, pandemi COVID-19 telah dapat tertangani.

Saya pun mengira tak ada alasan lagi untuk risau. Tampaknya semua sudah siap, beres dan terkendali. Hingga akhirnya Senin (17/05) kemarin, seorang teman mengirimi sebuah foto yang menampilkan sekelompok personel kepolisian yang sedang berjaga di depan gerbang masuk kawasan wisata alam Sesaot, Lombok Barat. Pada musim libur lebaran tahun ini, Sesaot ditutup dan tak menerima kunjungan wisatawan.

Polisi berjaga di gerbang Destinasi Wisata Sesaot, Lombok, NTB

Foto itu mengejutkan saya. Setidaknya tiga di antara personel yang berdiri tegal di depan gerbang, tampak menggunakan seragam lapangan hitam, berhelm dan membawa senjata laras panjang. Mirip seragam yang kerap tampak dikenakan para polisi yang bertugas menangani terorisme maupun gangguan keamanan skala berat.

Muncul berbagai pertanyaan di benak saya. Kemana para polisi pariwisata yang gagah dan cantik itu? Apakah jumlah personelnya terbatas sehingga tak mampu meng-cover seluruh destinasi? Bagaimana mungkin? Lombok ini, selain punya destinasi prioritas, ada banyak sekali destinasi yang telah, sedang dan akan dikembangkan. Mengapa pembentukan polisi pariwisata dalam jumlah yang memadai, tak ikut jadi prioritas?

Bagi Polri, pengamanan lebaran, adalah operasi yang digelar secara serius. Apalagi tahun ini yang diwarnai larangan mudik dan pembatasan piknik bagi masyarakat. Rencana pengamanan telah disusun jauh hari. Di dalamnya memuat lokasi-lokasi yang harus diamankan, mulai dari obyek vital, fasilitas publik, bahkan destinasi wisata mana saja yang harus di ditutup; jumlah personel dan satuan mana saja yang didistribusikan, baik terbuka maupun tertutup serta perlengkapan perorangan lapangan dan senjata yang digunakan.

Tapi pertanyaannya, pantaskah penjagaan di destinasi wisata digelar dengan penampilan seperti akan perang? Taruhlah itu merupakan imbas penerapan buddy system, di mana kegiatan pengamanan dilakukan dengan melibatkan berbagai unsur dan satuan yang berbeda. Tapi harus diingat, buddy system pada dasarnya adalah operasi gabungan atau sebut saja kolaborasi untuk mengoptimalkan keamanan, mengantisipasi risiko (ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan/ATHG) serta untuk memastikan tujuan operasi dapat tercapai dengan baik.

Jadi pertanyaannya tetap, apakah harus tampil seseram itu? Atau setidaknya, apakah prediksi police hazard-nya memang seram sehingga perlu tampil seperti itu? Bagaimana intelijen menyajikan perkiraan keadaan? Bagaimana pengendali operasi mengelaborasinya menjadi rencana kegiatan pengamanan yang tepat di tiap-tiap lokasi?

Seorang teman kemudian bercerita, ternyata saat ini personel Polisi Pariwisata hanya berada di tingkat Polda dan menginduk pada Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit). Respon spontan saya kemudian adalah, wah main-main ini. Mestinya yang perlu dipikirkan adalah pembentukan unit-unit polisi pariwisata yang berdiri sendiri.

Mengapa demikian? Karakter tugas dan fungsi polisi pariwisata ini unik. Mereka mestinya bukan cuma soal pengamanan obyek, pengendalian ketertiban umum maupun pembinaan masyarakat. Polda NTB mungkin perlu mendesain unit-unit polisi pariwisata mulai dari setingkat Pos Polisi, Sub Sektor hingga Sektor, seperti Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KPPP) yang ada di Pelabuhan laut maupun udara.

Polda NTB juga perlu menyiapkan kurikulum untuk kualifikasi khusus dan kecakapan tambahan bagi calon-calon personelnya, mengingat begitu banyak destinasi wisata yang membutuhkan kehadiran personel kepolisian.

Dan yang paling menantang menurut saya adalah mampukah Polda NTB mengubah citranya di destinasi-destinasi wisata dari yang bernuansa hardcore security seperti saya sampaikan di awal tadi, menjadi lebih kental nuansa security services  agar tujuan “melindungi dan melayani” dapat tercapai?

Mengenai security services ini, sebenarnya mudah. Kita bisa melihat contoh-contohnya dari praktik pengamanan perbankan, perhotelan maupun pusat-pusat perbelanjaan yang dilakukan oleh badan-badan usaha jasa pengamanan (BUJP). Bagaimana para ‘anak asuh’ Polri ini ternyata lebih berhasil menerapkan standard dan prosedur pengamanan yang justru lebih tampak sebagai pelayanan.

Saya kira Polda NTB mestinya mampu mengikhtiarkan hal ini. Apalagi jika Gubernur dan insan-insan pariwisata NTB ikut mendukung dan mendorong. Jika disiapkan secara serius –apalagi mumpung sektor pariwisata memang sedang berbenah– saya membayangkan kelak pasukan elit kepolisian yang disegani di NTB bukanlah satuan antiteror, melainkan polisi pariwisata. Semoga…

Penulis ialah Pemerhati Masalah Keamanan Nasional, Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), asal Lombok.

Editor: Dani

Laporkan Konten